Bawaslu NTT Soroti Netralitas ASN dan Politik Uang

NTT, Liputan68.com- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti serius terkait isu netralitas ASN, TNI, dan Polri, serta politik uang.

Kedua isu tersebut diprediksi akan menguat dalam hari-hari menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di NTT.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu NTT, Amrunur Muhammad Darwan menyampaikan, pihaknya terus bersinergi dalam mengawasi berbagai potensi kerawanan dalam Pilkada 2024.

“Untuk pemetaan potensi kerawanan di Provinsi NTT, soal politik uang dan juga tentang netralitas,” ujar Komisioner Bawaslu NTT, Amrunur Muhammad Darwan.

Hal itu dikatakannya saat membuka kegiatan Konsolidasi Media dalam Rangka Penguatan Pemberitaan pada Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024, di Suba Suka Resto, Sabtu (9/11/2024).

Lebih lanjut Amrunur menjelaskan, saat ini NTT masuk dalam kategori rawan tinggi berdasarkan pemetaan kerawanan oleh Bawaslu RI.

“Dengan 29 poin indikator penilaian, NTT masuk urutan 1 daerah rawan tinggi dengan 17 poin indikator penilaian”,

“Potret-potret potensi kerawanan ini menjadi fokus perhatian kita,” ungkapnya.

Selain itu, Amrunur Muhammad Darwan juga mengajak Pers dan Media menjaga independensi dalam bekerja.

“Suksesi Pilkada bukan hanya penyelenggara saja, tetapi teman-teman media juga punya peran yang cukup baik,” pungkasnya.

Untuk diketahui, acara tersebut dihadiri oleh Kepala Sekretariat Bawaslu NTT, Ignasius Jani, Plh. Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin Bawaslu NTT, Siman Halisi, puluhan perwakilan media, organisasi mahasiswa, serta jajaran Bawaslu NTT. *** (Mario Langun)