Lanjutnya, Kalau semua pick up dari kabupaten langsung masuk kota dan mengangkut penumpang penuh, maka sopir angkot akan kehilangan mata pencaharian.
Selain aspek keadilan, Pemprov NTT juga menekankan faktor keselamatan. Johni mencontohkan pengalamannya baru-baru ini melihat satu kendaraan pick up mengangkut 15 orang, sebagian duduk di bagian belakang yang terbuka.
“Itu sangat membahayakan. Keselamatan penumpang tidak boleh diabaikan,” ujar mantan Kapolda NTT tersebut.
Johni menyerukan kerja sama dari semua pihak, khususnya para sopir pick up dan angkot, untuk menciptakan sistem transportasi yang tertib, aman, dan adil.
“Jangan sampai ada yang memprovokasi. Pemerintah hadir untuk menata, bukan menindas,” imbuhnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jika tidak ada penataan, potensi konflik antar sopir bisa meningkat, yang berujung pada bentrokan di lapangan.***