Di sisi lain, lanjut Mahmud, pihaknya juga terus menguatkan kesadaran anti korupsi di lingkungan birokrasi. Sosialisasi prinsip good governance, penguatan integritas, serta pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menjadi agenda berkelanjutan.
“Strategi ini menegaskan posisi Inspektorat sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Sejak awal tahun anggaran, pengawasan tidak lagi dipandang sebagai momok, melainkan sebagai instrumen pengawal pembangunan agar berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,”tegasnya.(Red/yun).