MEDAN — LIPUTAN68.COM – Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Sumatera Utara mengambil langkah kebijakan yang tegas: Jambore Daerah Sumatera Utara Ke XI yang akan dilaksanakan di Bumi Perkemahan Sibolangit harus kembali menjadi hak seluruh Penggalang, bukan kegiatan yang dibatasi oleh kemampuan finansial.
Ketua Kwarda Sumatera Utara, Kak Dikky Anugerah Panjaitan, menegaskan bahwa pihaknya secara sadar memutus praktik pembebanan biaya yang selama ini kerap menjadi hambatan partisipasi.
*“Kita ingin menghentikan paradigma bahwa kegiatan besar harus mahal. Jambore bukan ruang komersialisasi. Ini ruang pendidikan karakter. Negara dan organisasi harus hadir. Penggalang tidak boleh dibebani,” tegasnya.*
Menurutnya, kebijakan nol rupiah bagi peserta adalah bentuk keberpihakan nyata kepada keluarga Pramuka dan komitmen moral untuk memastikan keadilan akses dalam pendidikan nonformal.
Lebih jauh, Kwarda Sumut juga membawa agenda strategis yang lebih luas: menjadikan Jambore Daerah sebagai panggung diplomasi kepanduan. Sejumlah Konsulat Jenderal negara sahabat di Sumatera Utara akan diundang untuk berpartisipasi, membuka peluang hadirnya peserta luar negeri.
Langkah ini mengirimkan pesan kuat bahwa: Pramuka Sumatera Utara tidak ingin berjalan biasa-biasa saja. Kegiatan daerah bisa berkelas internasional.