MEDAN – LIPUTAN68.COM – Dinas pendidikan harus merespon pandemi COVID-19 dengan langkah-langkah strategis dan melibatkan partisipasi masyarakat. Sebelum melakukan intervensi program pembelajaran daring maupun luring kepada siswa di era pandemi Covid, dinas pendidikan perlu melakukan pemetaan.
Demikian disampaikan oleh Masrul Badri tokoh pendidikan yang juga mantan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan kepada awak media pada Jumat (21/8/2020).
Menurut Masrul, pemetaan yang dilakukan harus komprehensif. Dari pelaksanaan program Belajar dari Rumah (BDR) periode Maret – Juni kemarin, dinas pendidikan sudah bisa mendapatkan angka persentase keaktifan belajar siswa dan sebarannya. Persentase ini akan menunjukkan berapa banyak siswa yang setiap hari belajar, kadang-kadang belajar, dan tidak belajar sama sekali. Data ini penting agar dinas pendidikan bisa membuat kebijakan untuk mencegah terjadi penurunan kemampuan belajar siswa (learning loss). Semakin jarang anak belajar, maka kemampuan dan kecepatannya memahami materi belajar juga akan menurun. Jika dibiarkan dalam jangka waktu lama, kondisi ini bisa memicu meningkatnya angka putus sekolah di masa depan.
Masrul mengatakan lebih lanjut, selain pemetaan tingkat partisipasi belajar, dinas juga harus memetakan moda belajar yang bisa digunakan siswa. Seluruh siswa sebenarnya diharapkan mampu mengakses pembelajaran menggunakan moda daring. Namun pada kenyataannya, banyak siswa yang tidak bisa mengakses moda daring ini.
“Saya melihat ada empat kelompok siswa, pertama siswa yang memiliki android sendiri dan mampu membeli paket internet; kedua, siswa yang memiliki android tapi tidak mampu membeli paket internet; ketiga, siswa yang menggunakan android milik orang tua yang tidak bisa digunakan setiap saat oleh siswa; ke empat, siswa yang sama sekali tidak memiliki android”, ujar Masrul.