oleh

KPK Sesalkan Jaksa di Jogja Terjaring OTT: Seharusnya Cegah Korupsi, Bukan Main Proyek

JAKARTA – LIPUTAN68 – Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa karena jaksa Eka Safitra yang sekaligus menjadi anggota Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) justru ikut menikmati uang haram, dibandingkan melakukan pencegahan korupsi dalam kegiatan proyek pemerintah.

“KPK sangat kecewa ketika pihak yang seharusnya melaksanakan tugas mencegah penyimpangan terjadi untuk mendukung pembangunan di daerah justru menyalahgunakan posisi dan kewenangannya,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (20/08/2019).

Untuk diketahui, TP4D sebelumnya dibentuk Jaksa Agung, HM Prasetyo sebagai respon terhadap permintaan Presiden Joko Widodo terkait rendahnya serapan anggaran di daerah.

Sehingga kemudian tim jaksa ikut ditugaskan dalam TP4D untuk memberikan masukan kepada kepala daerah agar tidak terjerat kasus hukum dalam pelaksanaan proyek di daerah.

Liputan JUGA  Pemprov Sumut Kolaborasi dengan KPK, Kejati dan BPN, untuk Selamatkan Aset Daerah

Tetapi dalam praktiknya justru ada jaksa nakal yang justru mengambil keuntungan dalam proyek yang dilaksanakan di daerah.

“KPK memahami pembentukan TP4D oleh Jaksa Agung adalah respons yang baik atas arahan Presiden yang menyinggung tentang lambannya penyerapan anggaran karena para kepala daerah takut mengambil kebijakan apabila pidana. Sangat disayangkan peran pengawasan ini malah menjadi lahan memperkaya diri sendiri dan pihak lain oknum tertentu,” sebut Alexander.

Bahkan Eka diduga membantu kontraktor dalam mendapatkan proyek di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta. Proyek yang dimaksud yaitu pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo Yogyakarta.

Suap yang diterima Eka sebesar 5 persen dari nilai kontrak proyek sebesar Rp 8,3 miliar dari pengusaha bernama Gabriella Yuan Ana. Dalam aksinya Eka dibantu rekan sesama jaksa bernama Satriawan Sulaksono yang bertugas di Kejaksaan Negeri Surakarta.

Liputan JUGA  Hadapi Wabah COVID-19, PMI Way Kanan Serahkan Bantuan Cairan Disinfektan ke Lapas Way Kanan

Tetapi sampai saat ini Satriawan masih belum berada di KPK. Alexander menghimbau agar Satriawan segera menyerahkan diri dan bersikap kooperatif.

Tadi pertanyaan, ada jaksa yang kena OTT selama pimpinan kami di KPK, presentasi jumlah jaksa di Indonesia sekitar 8 ribuan artinya 0,00 persen dengan jumlah jaksa kan kecil. Bukan kecil jumlahnya berapa tadi yang kami sorot, tentu saja kami kecewa ada seorang aparat penegak hukum yang sesuai arahan presiden agar mengawal atau mengamankan proyek pemerintah,” kata Alexander.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.