4. Informasi yang Saya peroleh, Advokat Garry masuk keruangannya hakim Tripeni selagi hakim Tripeni bersidang. KPK menunggu sampai hakim Tripeni masuk keruangannya, lalu dilakukan OTT. Adovokat Garry melawan, kemudian oleh bisikan KPK diminta bekerjasama, bahwa yang menjadi target adalah Saya, asal mau mengikuti kemauan KPK.
5. Baik Saya maupun kantor tidak memerintahkan Advokat Garry ke Medan, dia pergi atas inisiatif sendiri bahkan Isteri Gubernur, klien kantor Saya pernah mengingatkan advokat Garry untuk berhati-hati bila bertemu hakim jangan sampai OTT. Semuanya ini Saya ketahui dipersidangan.
6. Pada Tanggal 9/7/2015 disaat OTT tanpa diperiksa, Saya dicekal, rekening Saya diblokir, sehingga Kantor Saya lumpuh. Tanggal 14 Juli 2015 Saya ditangkap di Hotel Borobudur Jakarta, tanpa surat panggilan, padahal Saya telah bersurat kepada pimpinan KPK akan datang bila dipanggil setelah lebaran.
7. Saya dimajukan ke Pengadilan tanpa BAP tanpa satu Sen pun bukti suap kepada Hakim yang disita dari Saya. 5 tersangka OTT termasuk Rio Capella yang satu paket dengan perkara Saya divonis antara 1 sampai dengan 4 Tahun. Advokat Garry divonis di bawah pasal dakwaan yaitu hanya 2 Tahun dengan remisi. Otak pencetus pemberian uang THR saudara Panitera Syamsir Yuswan divonis 3 Tahun, hakim Tripeni 3 Tahun dengan remisi. Saya tanpa barang bukti, tanpa uang THR yang disita dihukum 10 Tahun minus 3 Tahun setelah Saya mengajukan PK pertama. Sebelum putusan Pengadilan Negeri mencabut blokir rekening Saya karena tidak terbukti tidak ada uang haram di dalam rekening Saya itu.
8. Banyak penyuap puluhan Milyar tidak termasuk kategori kakap, bahkan sekarang telah bebas.
9. Di Sukamiskin dan Lapas lainnya, Saya sebagai praktisi dan pemerhati hukum serta akademisi, menyimpan banyak bukti untuk Saya bukukan, mereka-mereka yang tidak merampok uang Negara tetapi dihukum atas dasar dakwaan kourpsi. Contohnya Jero Wacik yang divonis atas peraturan yang tidak berlaku lagi. Surya Dharma Ali yang didakwa merugikan Negara Milyaran Rupiah, tetapi terbukti hasil BPK; kerugian Negara nihil. Barnabas Suebu dua kali Gubernur, hasil temuan DPRD sebagai mitra, menyetujui pertanggungjawaban keuangan Barnabas Suebu. Akhirnya setelah purna tugas, dia divonis karena “kebijakan” versi KPK yang dibuatnya selama menjabat sebagai Gubernur.
10. Berikut nama yang tidak merampok uang Negara tetapi divonis sebagai koruptor. Mereka adalah Advokat Lukas, Advokat Fredrich Yunadi, DR. Spesialis Bimanesh Sutarjo (catatan ; kesaksian menguntungkan Prof. DR. dr. Budi Sampurno yang membebaskan, dikesampingkan KPK. Termasuk Rumah Sakit sebagai badan hukum dan pegawai IGD juga tidak diperiksa. WA KPK Rizka sebagai bukti bahwa semuanya berjalan sesuai SOP Rumah Sakit juga dikesampingkan), DR Patrialis Akbar, Johanes Kotjo yang melakukan perjanjian usaha dengan Dirut PLN saudara Sofyan Basir tanpa memakai uang Negara (saudara Sofyan Basir divonis bebas oleh pengadilan). Eddy Sundoro dan Billy Sundoro juga divonis tanpa bukti satu sen pun uang suap. Dan masih banyak tersangka-tersangka lainnya. Bahkan puluhan ribu para pensiunan Pertamina meminta Pres. Dir Dana pensiun Pertamina Helmi Kamal Lubis dibebaskan dari dakwaan korupsi oleh Pengadilan, karena tidak melakukan korupsi, sebaliknya para pensiunan Pertamina merasakan kenaikan uang manfaat pensiun hasil perjuangan Helmi Kamal Lubis.
11. Inilah sanggahan Saya penyandang predikat koruptor kakap yang dilontarkan LSM ICW dan para medsos mitra KPK yang mengabaikan berita imbang yang cinta kebenaran.
Demikian surat Saya ini Kepada Bapak Menteri, semoga Tuhan selalu memberkati Bapak dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan Bapak mengahadapi bahaya Corona, kepada petinggi-petinggi ICW/LSM yang suci dan bersih, kepada jurnalist yang cinta kebenaran dan yang menghormati berita cover both side. /Liputan68.
Pada Sabtu, 4 April 2020
Editor ; Seno