Dalam hal ini, dukungan pemprov sebagai tangungjawab guna mempermudah akses distribusi bagi masyarakat, adalah memprogramkan pembangunan jalan provinsi sepanjang 450 km di 2022 dengan anggaran Rp2,7 triliun, di mana kondisinya masuk kategori rusak berat.
“Namanya ada dana tahun jamak yang didahulukan dan dikerjakan di 2022. Nanti kita bayar secara bertahap menggunakan APBD kita. Ini cukup panjang, karena biasanya kita hanya bisa 30 km setiap tahun dari total jalan provinsi 3.000 km,” jelasnya lagi.
Karenanya 2021 ini harus dijadikan bahan refleksi dalam upaya perbaikan tahun mendatang. Terutama proyeksi indikator makro yang harus dicapai sebagai target bersama antara lain pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), menurunkan persentase kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, pengendalian inflasi, peningkatan PDRB per Kapita, kualitas kesehatan masyarakat (anak) seperti penanganan gizi buruk dan stunting dan lainnya.
“Ini yang harus kita kelola bersama. Kita mau Sumut ini menjadi yang terbaik, sebagai ‘bumper’ wilayah barat Indonesia. Jadi ini setiap bulannya kita kaji satu per satu. Termasuk capaian vaksinasi Covid-19 yang sekarang sudah mencapai 68 persen. Untuk (kabupaten/kota) yang belum (maksimal), nanti vaksinnya kita arahkan ke sana sehingga di akhir tahun terkejar 70%,” pungkasnya menjelaskan kondisi penanganan Covid-19.
Plt Kepala Kanwil DJPb Sumut Kemenkeu, Syafriadi menjelaskan bahwa alokasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp19,92 T dibagi dalam 40 bagian anggaran, dilaksanakan oleh 908 satuan kerja yang disalurkan oleh 11 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut.
Untuk Anggaran TKDD sebesar Rp39,85 triliun dialokasikan kepada 34 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dengan rincian untuk Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,87 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp22,69 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp3,06 triliun, DAK Non-Fisik sebesar Rp7,69 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp131,51 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp4,40 triliun.
“Saya mengingatkan kembali apa yang telah Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati sampaikan bahwa, dalam menghadapi ketidakpastian situasi pandemi, APBN 2022 disusun untuk tetap mengantisipasi pandemi yang belum berakhir, bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical namun dengan tetap memerhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah dan panjang,” urainya.
Ia menyebut pemerintah terus melakukan program Reformasi Struktural untuk memperbaiki iklim usaha, daya kompetisi dan produktivitas, serta mendorong transformasi ekonomi untuk mempercepat dan memperkuat pemulihan ekonomi. (Hasby)
TEKS FOTO
PENYERAHAN: Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menghadiri acara penyerahan DIPA dan TKDD untuk kabupaten dan kota se Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman No.41 Medan, Senin (13/12). ISTIMEWA