Berty lantas memetikan Pasal 8 ayat 2 , PKPU 10/2023, yang berbunyi dalam hal perhitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan disetiap daerah pemilihan menghadapi pecahan, maka apabila dua desimal dibelakang koma bernilai:
a. Kurang dari 50 hasil penghitungan dilakukan pembulatan kebawah.
b. 50 atau lebih hasil penghitungan dilakukan pembulatan keatas.
“Dengan dikabulkannya gugatan yang dilakukan oleh Perludem, bersama rekan-rekan maka bunyi Pasal 8 ayat 2 di PKPU 10/2023 menjadi, dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan keatas.
Berarti dengan adanya putusan MA ini, maka daftar calon sementara atau DCS yang sudah ditetapkan oleh KPU pada 18 Agustus 2023, memiliki potensi berubah,” jelas Berty.
Mengapa begitu, dia menjelaskan misalnya di daerah pemilihan ada delapan bakal calon, kalau hitungan sebelum putusan MA, maka calon perempuan cukup dua orang. Karena 30 persen dari delapan, menghasilkan 2,4. “Dengan pembulatan kebawah, sebelum putusan MA berarti cukup dua orang calon perempuan.
Tetapi dengan adanya putusan MA tersebut, yang mengabulkan permohonan dari Perludem maka di dapil itu, keterwakilan perempuan bukan dua lagi. Karena putusan MA, 2 koma berapapun dibulatkan keatas.
Jadi nanti di dapil itu apabila ada delapan bakal calon, maka keterwakilan perempuannya menjadi tiga orang karena pembulatan ke atas. Ini informasi baru yang perlu disampaikan ke masyarakat bahwa DCS yang sudah ditetapkan oleh KPU ada potensi berubah karena keterwakilan perempuan bisa bertambah,” tandas dia. (Red/yun).