Dibalik Euforia Hari Jadi Pacitan Ke-279, Warga Terdampak Pencemaran Limbah Tambang Di Kecamatan Ngadirojo Tersedu Menanti “Kado Ulang Tahun” Yang Tak Kunjung Diberikan Pemkab

Pacitan,Liputan 68.com- Di balik euforia dan kekhusyukan prosesi hari jadi Kabupaten Pacitan ke-279, yang jatuh pada Senin (19/2) kemarin, namun ada sejumlah pihak yang menangis tersedu menanti “kado ulang tahun” yang tak kunjung diberi oleh pemkab setempat.

Kado dimaksud adalah, langkah-langkah solutif penanganan dampak pencemaran limbah tambang di Desa Cokrokembang, Kecamatan Ngadirojo, yang sampai detik ini sangat merugikan masyarakat, utamanya para petani.

“Yang namanya ulang tahun pasti ada euforia. Tapi dibalik itu semua, masyarakat petani sangat merindukan ‘kado ulang tahun’ dari pemkab. Yaitu kebijakan yang berpihak kepada petani terdampak limbah tambang,” kata Politikus NasDem, Hariawan, Rabu (21/2).

Wakil rakyat yang kembali terpilih melalui Pileg 2024 itu mengungkapkan, hingga detik ini masyarakat petani masih dihantui momok menakutkan soal pencemaran limbah tambang, yang kuat diduga berasal dari aktivitas pertambangan mineral logam di Desa Kluwih, Kecamatan Tulakan.

Hektaran lahan persawahan petani, tak bisa dipetik hasilnya. Ribuan bahkan jutaan uritan padi mengering dan tak bisa tumbuh dan berbuah buliran padi seperti yang diharapkan petani. Pun area perkebunan juga mengalami hal yang sama.

Tak sedikit tanaman palawija yang mati dan akhirnya puso atau gagal panen. Belum lagi sumber-sumber mata air yang biasa dipergunakan untuk mandi dan cuci, akan tetapi kondisi saat ini air berubah kuning dan tak layak untuk dipergunakan aktivitas sehari-hari. Ikan air tawar dalam keramba juga mati dan membahayakan apabila dikonsumsi.

“Tapi mana langkah pemerintah, sampai detik ini belum ada kebijakan yang berpihak pada masyarakat terdampak. Sebagai wakil rakyat saya berharap seiring hari jadi Pacitan ke 279, semoga segera ada hadiah atau kado ulang tahun untuk mereka,” ujar Hariawan yang duduk di Komisi IV DPRD Pacitan ini.

Ia mengakui, sebelum Pemilu lalu, perwakilan masyarakat terdampak dari beberapa desa di Ngadirojo sempat dihadirkan di halaman wingking rumah jabatan bupati, untuk diajak dengar pendapat. Namun begitu, sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya.

“Kami paham, birokrasi itu ada mekanisme waktu. Petani pun begitu, mereka juga punya mekanisme waktu. Kapan mereka tanam, dan kapan mereka melakukan perabukan, pengairan sampai masa penenan. Ini yang saya harapkan segera ada kejelasan dari pemerintah daerah,” tandas Hariawan. (Red/yun).