Beleid Efisiensi Anggaran, Bukan Kendala Bagi Perangkat Daerah Untuk Menerbitkan SPP. Berikut Penjelasan Kepala BKD Pacitan, Daryono

Pacitan,Liputan 68.com- Kebijakan efisiensi pelaksanaan APBN maupun APBD sebagaimana diamanatkan di dalam Inpres 1/2025 maupun Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 29/2025, tak lantas menghambat tata kelola keuangan di semua perangkat daerah.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pemkab Pacitan, Daryono, memastikan semua kegiatan berbasiskan anggaran sudah on track tak ada kendala.

Semua perangkat daerah, sambung dia, sudah bisa membuat surat permintaan pembayaran (SPP), baik SPP Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) maupun SPP Langsung (LS) dengan pihak ketiga.

“Jadi tidak ada alasan perangkat daerah tidak bisa mengajukan SPP karena kebijakan efisiensi,” kata Daryono, sebelum menghadiri sidang paripurna di DPRD Pacitan, Jum’at (7/3/2025).

Namun begitu, sambung dia, pengelola keuangan di semua perangkat daerah, diharapkan lebih cermat dengan penandaaan pada semua kode rekening, yang terkena kebijakan efisiensi.

“Kita sudah melakukan penandaaan disemua kode rekening yang terkena kebijakan efisiensi.

Suatu misal biaya perjalanan dinas. Ini yang harus diperhatikan oleh semua pengelola keuangan di perangkat daerah, ketika hendak mengajukan SPP agar dicermati berapa pagu anggaran yang telah ditandai,” jelasnya.

Selain itu, mantan Kepala Dinas Pendidikan ini juga menegaskan, untuk kegiatan yang dihilangkan, memang tidak bisa dilaksanakan.

Demikian juga pengalihan belanja yang terkena efisiensi ke belanja yang lebih produktif, sejauh ini memang harus mengalami stagnasi sebelum dilakukannya perubahan penjabaran atau perubahan APBD yang dipercepat.

“Kita memang masih menunggu perubahan atas dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Sebelum itu, kegiatan tidak bisa dilaksanakan,”tegas dia. (Red/yun).