Oleh: Arfanda Siregar
(Dosen Politeknik Negeri Medan, Program Doktor PTK UNP)
Setiap hari penderita Coved-19 terus bertambah menambah sesak rumah sakit. Diantara korban ada yang sembuh, tapi ada juga meninggal. Rumah sakit penuh, tidak ada lagi kamar, memupus asa pasien. Mulai merebak kabar ada pasien yang meregang nyawa di jalan karena tak mendapatkan rumah sakit.
Sedihnya, di tengah ancaman virus terdengar masih ada suara sumbang meremehkan keberadaan virus tersebut. Bukan sekadar acuh atas kebiasaan baru yang harus dilakukan, seperti selalu jaga jarak (social distancing), memakai masker, jangan bersentuhan, dan lain sebagainya.
Terlebih lagi, program vaksinasi yang mulai dilaksanakan pemerintah tidak dipercayai sebagai langkah pencegahan penularan virus. Berbagai isu bersileweran di media sosial, seperti perkataan staf keperesidenan bahwa vaksin yang beredar berbeda dengan yang digunakan oleh presiden, ulama Aceh mengharamkan vaksin, hingga video berdurasi pendek yang memerlihatkan beberapa santri setelah divaksin langsung terkapar. Bahkan Di Youtube, banyak beredar konten berupa analisis yang intinya dapat melemahkan keputusan masyarakat untuk siap divaksin.
Padahal, semuanya berita bohong (hoaks) yang berhembus kencang di tengah ancaman ganas Coved-19. Kebanyakan anggota masyarakat menelan mentah-mentah berbagai berita miring dan tendensius. Masyarakat lebih memercayai hoaks yang disampaikan dari satu penguna ke pengguna lain melalui media sosial.
Sebenarnya mudah memastikan kebenaran atas satu informasi. Cukup menuliskan di mesin pencari Google kalimat cek fakta, maka akan ditemukan situs Cekfakta.com yang berpatner dengan berbagai media mainstream yang lebih akurat dalam menyampaikan informasi. Pada situs tersebut pengguna dapat memeriksa kebenaran informasi.
Hasil Survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang digelar menjelang vaksinasi berlangsung menyebutkan, kepercayaan warga atas keamanan vaksin corona atau Covid-19 tidak begitu meyakinkan. Hanya 56% masyarakat yang percaya terhadap keamanan vaksin corona yang disediakan pemerintah. Adapun masyarakat yang tidak percaya 23% dan yang tak punya sikap 21 %.
Parahnya, pemerintah dalam menghadapi penolakan terebut belum maksimal melakukan literasi kesehatan agar pola fikir masyarakat dapat berubah memandang vaksinasi. Malah, beredar informasi bahwa yang menolak vaksin akan didenda hingga dipenjarakan. Keluarnya aturan yang cenderung koersif ini justru kian membuat hoaks mendapat tempat di hati masyarakat.
Literasi Kesehatan
Berdasarkan studi dilakukan Juditha, terdapat hubungan antara tingkat literasi kesehatan yang rendah dengan kesehatan yang buruk dan angka kematian yang tinggi. Ketidakmampuan pemerintah memberikan literasi kesehatan menjadi ladang subur hoaks. Hal ini pernah terjadi ketika program imunisasi campak dan rubella (MR) ditolak sebagian masyarakat karena berita hoaks viral di masyarakat yang menyatakan vaksin tak memiliki sertifikat halal (Juditha, 2019).