Untuk bisa menyalurkan bantuan tersebut, Bappenas bekerjasama dengan Kemensos dan DTKS yang dijadikan rujukan untuk distribusi bantuan sampai ke desa-desa.
Disisi lain, KPM yang tercatat di DTKS tersebut selama ini diakuinya sudah banyak menerima bantuan-bantuan sosial lainnya. Seperti BPNT, PKH dan lainnya. “Masih banyak warga miskin lainnya yang belum terkafer di DTKS. Sehingga kemungkinan untuk meminimalisir gejolak sosial, pemerintah desa mengambil kebijakan untuk berbagi. Kalau aturannya tidak ada bagi KPM untuk berbagi seperti itu,” jelas dia.
Sumoro menegaskan, fenomena semacam itu tidak hanya berlangsung di Desa Watukarung. Namun di banyak desa juga mengantisipasi dengan cara seperti itu, dengan harapan tidak terjadi gejolak sosial ditengah masyarakat. (Red/yun).