oleh

Diberikanya Kebebasan Berdokumentasi Dipersidangan Beretika

Jakarta, LIPUTAN68.COM | Angin segar bagi pewarta yang meliput peristiwa hukum di Pengadilan, karena dicabut Surat Edaran ( SE) yang selama ini menghambat transparansi dan mekanisme dalam persidangan dalam proses sebuah putusan. (2/3).

Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) diperintahkan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk mencabut Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2020 tentang ketentuan menghadiri dan meliput persidangan.

Ketua Makamah Agung, nampaknya menilai SE tersebut, melanggar hak azazi kepada pengaturan pengunjung yang akan memfoto, video dan merekam persidangan selama ini seizin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dengan dicabut SE itu oleh Dirjen Badilum, hal ini nampaknya telah membuktikan kemajuan langkah demi langkah dalam keterbukaan sistim jalannya peradilan di pengadilan.

Liputan JUGA  Bantuan Modal Kerja Rp. 2.4 Juta untuk Pengusaha Mikro & Kecil

Dengan adanya pencabutan tersebut maka semakin terbuka peluang masyarakat dalam mengetahui jalannya proses persidangan tanpa harus meminta izin kepada ketua majelis hakim.

Dalam hak lain dalam proses jalannya sidang dan ini pun merupakan bentuk dari suatu hal keterbukaan informasi yang juga telah diatur dalam Dasar aturan untuk mendapatkan layanan informasi dan keterbukaan publik.

Sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku khususnya undang undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, undanga-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik , undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagi kami praktisi, kata Praktisi hukum kepada Pers dan Pewarta di Jakarta, baru baru ini, hal ini lebih memudahkan dalam mempublikasi peristiwa hukum khususnya kepada rekan wartawan yang ingin mengeksplorasikan suatu berita hukum.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.