NTT,Liputan68.com– Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kupang menyoroti sejumlah hal terkait kinerja Pemerintah Kota Kupang dalam sidang paripurna yang digelar Rabu, 25 Juni 2025.
Melalui juru bicaranya, Muhammad Ikhsan Darwis, Fraksi Golkar menyampaikan pandangan umum atas Nota Keuangan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam penyampaiannya, Golkar menyoroti lemahnya kemandirian fiskal, buruknya pelayanan publik, hingga infrastruktur yang tak kunjung dibenahi.
Fraksi Golkar menyoroti besarnya nilai aset daerah yang tercatat mencapai lebih dari Rp3,1 triliun.
Dengan aset sebesar itu, mereka mendesak Pemkot Kupang agar dapat mengelola kekayaan daerah secara lebih profesional, efektif, dan efisien.
Golkar meyakini, pengelolaan aset yang baik dapat menjadi motor penggerak peningkatan pendapatan asli daerah serta memperkuat pembangunan dan pelayanan publik.
Namun, Fraksi Golkar juga menyoroti lemahnya kemandirian keuangan Kota Kupang, yang hanya mencapai 17,95 persen.
Angka ini dinilai sangat rendah dan menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Fraksi Golkar meminta agar Pemkot segera mengambil langkah konkret untuk mendorong peningkatan PAD, baik melalui optimalisasi pajak dan retribusi yang ada, maupun pencarian potensi baru yang belum tergarap.
Penyusunan APBD yang berbasis kinerja dan transparansi mutlak diperlukan agar anggaran daerah bisa lebih berdampak dan akuntabel.
Di bidang pendidikan, Fraksi Golkar menyoroti pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB tingkat SMP yang kembali menuai masalah.
Kurangnya sosialisasi, ketimpangan kualitas sekolah, hingga kekacauan dalam validasi data kependudukan menjadi keluhan yang mencuat dari masyarakat.
Bahkan, ditemukan kasus siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah, namun gagal diterima karena kesalahan data.
Golkar menilai sistem zonasi perlu dievaluasi menyeluruh dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar keadilan dalam pendidikan benar-benar terwujud.
Sektor kesehatan juga tak luput dari perhatian. Fraksi Golkar menekankan pentingnya pengalokasian anggaran yang cukup untuk memperbaiki sarana dan prasarana layanan kesehatan, terutama di RSUD S.K. Lerik yang menjadi rujukan utama masyarakat.
Mereka mengingatkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang optimal sangat ditentukan oleh kesiapan fasilitas dan dukungan anggaran.
Kondisi infrastruktur jalan di Kota Kupang juga menjadi sorotan. Banyak ruas jalan yang berlubang dan rusak parah, seperti di depan Rumah Makan Bambu Kuning dan GOR, disebut belum mendapat penanganan serius.
Fraksi Golkar meminta agar pemerintah segera meningkatkan kualitas konstruksi jalan dari lapen ke hotmix dan menuntaskan pekerjaan jalan yang belum rampung, termasuk di kawasan perumahan.
Mereka juga mendorong pemerintah untuk berkoordinasi dengan pihak pengembang agar menyerahkan jalan kepada pemerintah guna segera dibangun dan diperbaiki.
Dalam bidang perhubungan, Fraksi Golkar mendesak agar lampu lalu lintas segera dipasang di perempatan Jalur 40 yang kerap macet.
Mereka juga menilai perlu dilakukan penertiban terhadap terminal bayangan yang muncul di lokasi tersebut dan segera mengaktifkan Terminal Belo yang selama ini mangkrak dan tak berfungsi sebagaimana mestinya.
Terakhir, Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah untuk serius menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTT atas laporan keuangan tahun 2024.
Mereka menekankan pentingnya langkah korektif segera sesuai peraturan perundang-undangan, demi menjaga kredibilitas dan integritas pengelolaan keuangan daerah.
Dengan nada tegas namun konstruktif, Fraksi Golkar berharap Pemkot Kupang bisa menanggapi seluruh catatan ini dengan langkah nyata, bukan sekadar jawaban administratif.
Harapan mereka, Kota Kupang bisa dikelola secara lebih mandiri, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.***
