oleh

LSM KAMPUD Resmi Laporkan 250 Miliyar Deposito APBD Lampung Selatan ke Kejati Lampung

Lampung, LIPUTAN68.COM--Polemik penempatan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 sampai 2019 yang di depositokan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung Selatan (Lamsel) sebesar Rp. 250. 000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Miliyar) resmi dilaporkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kesatuan Aksi Mahasiswa Dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) Provinsi Lampung ke kejaksaan Tinggi Lampung, Rabu (18/12/2019).

Diketahui dana APBD Kabupaten Lampung Selatan didepositokan melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di BPD Bank Lampung dari Tahun Anggaran 2018 dan dilanjutkan Tahun 2019 tanpa pembahasan dan persetujuan dari DPRD Kabupaten Lamsel. Saat ditemui awak media di lingkungan Kantor Kejati Lampung, ketua DPW LSM KAMPUD Provinsi Lampung Seno Aji yang didampingi Kordinator wilayah 2 Fitri Andi dan sejumlah pengurus menjelaskan pihaknya melaporkan kebijakan penempatan dana APBD Kab.Lamsel ke Kejati Lampung dengan maksud agar kebijakan deposito tidak menjadi polemik yang berkelanjutan sehingga deposito APBD sebesar Rp. 250 Miliyar jelas ada atau tidaknya unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Pemda Lamsel dalam mengambil keputusan deposito tersebut.

Liputan JUGA  Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ; Imbau Masyarakat Tenang dan Tidak Panik, Saat Ini Masih Dalam Status Pengawasan Pasien Covid-19 Di RSUAM Dan RSU A Yani

“Kami sengaja melaporkan kebijakan penempatan APBD Pemkab Lamsel yang di depositokan dari Tahun anggaran 2018 sampai 2019 ke penegak hukum yaitu Kejati Lampung, maksudnya penegak hukum agar mengusut tuntas kebijakan yang disinyalir tidak transparan dan terbuka tersebut, karena tidak dikaji, dibahas dan disetujui oleh DPRD Kab. Lamsel penempatannya. Apalagi dana APBD yang di depositokan itu nilainya Rp. 250 Miliyar, pastinya ada komitmen-komitmen khusus antara pihak Pemda melalui BPKAD dengan Bank Lampung yang tidak kita ketahui bentuknya, semuanya agar jelas jika sudah diusut ada atau tidaknya unsur KKN dalam pelaksanaan deposito itu”, jelasnya.

Saat ditanya bukankah penempatan deposito ratusan Miliyar dana masyarakat Lampung  Selatan (APBD) tersebut oleh Pemda Lamsel dapat meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Seno Aji menjawab, “boleh saja dana APBD itu di tempatkan di BPD Bank Lampung berbentuk deposito dengan syarat dan catatan, pertama Prosesnya sesuai mekanisme peraturan hukum yang berlaku, kedua yang didepositokan itu dana APBD bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) bukan dana APBD tahun mata anggaran berjalan, jika deposito itu di lakukan di tahun anggaran berjalan akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sudah di tetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda APBD), banyak kegiatan untuk masyarakat tidak berjalan karena dananya sedang di depositokan”, tegasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.