Mateus Soares Ingatkan Bulog di NTT Jangan Abai pada Mutu Beras SPHP, Masyarakat Berhak Dapat yang Layak

NTT, Liputan68.com- Mateus Osorio Soares, anggota Komisi II DPRD Nusa Tenggara Timur dari Dapil 8 Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), menyoroti masalah kualitas beras yang disalurkan Bulog.

Politisi Partai Gerindra tersebut mengungkap adanya temuan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang beredar di pasaran dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, yakni beras berkutu dan berwarna kuning.

Sebagai anggota Komisi II yang membidangi bidang Ekonomi dan Pembangunan, Mateus Soares memiliki tanggung jawab besar terhadap sektor perindustrian, perdagangan, pertanian, dan urusan keuangan daerah.

Ia menegaskan bahwa kualitas beras yang didistribusikan Bulog harus menjadi perhatian serius demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Keluhan mengenai beras berkualitas buruk ini bahkan datang langsung dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima jatah beras bulanan.

Mereka mengaku kerap mendapatkan beras yang berkutu dan tampak tidak layak konsumsi. Kondisi ini bukan saja mengecewakan, tetapi juga memperburuk citra Bulog di mata publik.

Mateus Soares mengkritik keras kurangnya pengawasan dan kontrol mutu dari Bulog sehingga beras dengan kualitas rendah tetap beredar di pasaran.

“Beras yang disalurkan untuk program SPHP tidak boleh asal-asalan. Bulog harus memastikan setiap butir beras yang sampai ke masyarakat memenuhi standar kualitas yang layak,” tegasnya, (16/10/2025).

Politisi Gerindra itu juga menekankan bahwa Bulog tidak hanya bertugas mendistribusikan beras dalam jumlah yang cukup, tetapi harus memastikan kualitas beras sebagai pondasi utama dalam menjaga stabilitas pangan di NTT.

Ia meminta Bulog bertindak cepat dan transparan dalam mengatasi persoalan ini.

Mateus Soares mengajak semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan DPRD, untuk bersinergi memperbaiki sistem pengadaan dan distribusi beras.

“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat, termasuk ASN yang sejatinya menjadi bagian dari aparatur negara, menerima beras yang tidak layak. Ini adalah masalah serius yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Polemik kualitas beras ini menjadi panggilan keras bagi Bulog NTT agar segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh, agar kredibilitas lembaga serta kesejahteraan masyarakat dapat terjaga optimal.***