Demokrat Pacitan Tegak Lurus Pusat: Pilkada Lewat DPRD Dinilai Redam Polarisasi dan Skat Sosial

Pacitan,Liputan 68.com-Arah politik nasional terkait wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui DPRD mulai mendapat respons di tingkat daerah. Partai Demokrat Pacitan secara terbuka menyatakan sikap sejalan dengan kebijakan pusat, sekaligus menegaskan posisi kader di daerah untuk tetap tegak lurus terhadap keputusan partai.

Sikap tersebut disampaikan dua anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Pacitan, Joko Susilo Hadi dan Winardi, saat ditemui di ruang Komisi IV DPRD Pacitan, Senin (19/1/2026).

Joko Susilo Hadi menegaskan, struktur partai di daerah tidak dalam posisi menafsirkan atau mendebat arah kebijakan nasional. Sebaliknya, keputusan pusat menjadi kompas utama dalam menjalankan sikap politik di tingkat daerah.

“Sebagai kader di daerah, kami samina watokna. Sendiko dawuh dengan apa pun yang nantinya diputuskan oleh pemerintah pusat dan pimpinan partai,” ujar Joko.

Sikap serupa disampaikan Winardi. Legislator yang juga mantan Kepala Desa Ketro, Kecamatan Kebonagung, itu menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD justru dapat menjadi solusi untuk mengurangi gesekan sosial yang kerap muncul dalam pilkada langsung.

Menurutnya, kontestasi langsung sering kali meninggalkan residu konflik horizontal di tingkat akar rumput. Dengan mekanisme pemilihan oleh DPRD, sekat-sekat sosial dan polarisasi masyarakat diyakini dapat ditekan.

“Pilkada lewat DPRD bisa memperkecil skat-skat sosial. Tidak ada lagi dikotomi masyarakat bawah yang saling berhadapan karena pilihan politik,” ungkapnya.

Lebih jauh, Winardi menyebut skema pilkada melalui DPRD sebagai konsekuensi logis dari pertarungan politik di pemilu legislatif. Dalam pandangannya, pileg merupakan arena utama perebutan mandat rakyat, sementara pilkada menjadi kelanjutan dari hasil kerja politik partai.

“Pilkada lewat DPRD sejatinya bonus politik. Kerja politik yang sesungguhnya itu saat pemilu legislatif. Partai yang menang pileg hampir bisa dipastikan akan menentukan kepala daerah,” tegasnya.

Pernyataan Fraksi Demokrat Pacitan ini menjadi penanda menguatnya arus dukungan di level daerah terhadap wacana perubahan sistem pilkada. Sebuah sinyal bahwa dinamika politik lokal mulai beradaptasi dengan desain demokrasi yang tengah dirumuskan di tingkat nasional.(Red/yun).