Bawaslu Provinsi NTT Launching Pemetaan Kerawanan Pilkada 2024, Dua Tahapan Paling Berpotensi

NTT, Liputan68.com- Menjelang kontestasi Pilkada serentak tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melaunching pemetaan kerawanan pemilihan.

Kegiatan yang berdampak positif ini dilaksanakan pada Senin, (19/8/024) bertempat di Hotel Harper Kupang.

Pemetaan kerawanan ini sebagai wujud dari upaya Bawaslu dalam mengoptimalkan Pengawasan di Seluruh Tahapan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Provinsi NTT.

Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Nonato Da. P Sarmento, menjelaskan bahwa lounching pemetaan kerawanan Pilkada sebagai bagian daripada sistem peringatan terhadap beberapa potensi kerawanan yang terjadi.

“Potensi kerawanan pada tahapan maupun sub tahapan. Jadi seluruh hasil daripada kerawanan ini juga menjadi bagian dari publikasi Bawaslu Provinsi NTT kepada seluruh stakeholder maupun kepada seluruh masyarakat sehingga manjadi bahan pengawasan buat kita semua bahwa potensi kerawanan kita sangat penting,” ucap Nonato Sarmento.

“Dengan adanya pemetaan ini, kita dapat lebih siap dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama proses pemilihan. Harapan kami, pemilihan di tahun 2024 dapat berjalan dengan aman, damai, dan lancar,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Provinsi NTT juga berharap
dengan adanya pemetaan ini, Bawaslu Kabupaten/Kota di NTT dapat memepersiapkan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi selama proses pemilihan.

“Ketika pemetaan sudah kita laksanakan, maka dengan sendirinya kita sudah tahu pencegahannya seperti apa, mitigasinya seperti apa sehingga pemilihan di tahun 2024 dapat berjalan dengan aman, damai, dan lancar,” tutur Nonato Da. P Sarmento.

Sementara itu, Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Provinsi NTT, Amrunur Muh. Darwan mengatakan bahwa, pemeteaan kerawanan yang paling tinggi soal daftar pemilih.

“Jadi data pemilih kita ini terutama pemilih kita yang memenuhi syarat memang belum semuanya terdata, nah ini kemudian kita dorong untuk segera ditindak. Isu ini sangat korelatif dengan pleno DPS kemarin,” terangnya.

Lanjut Amrunur, yang kedua isu data pemilih juga soal pemilih potensial non KTP Eletronik, jadi pemilih pemilih pemula kita ini banyak juga yang belum melakukan proses rekaman.

“Maka hadirlah kebijakan dari pihak pemerintah akan menggeksekusi, melakukan proses rekaman, karena nanti akan ada di TPS menggunakan hak pilih dengan minimal harus menggunakan KTP,” ujar Amrunur.

Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Provinsi NTT, Amrunur Muh. Darwan juga membeberkan dua tahapan yang paling berpotensi terjadi kerawanan.

“Paling banyak potensi kerawanan itu yang paling dominan di dua tahapan, yaitu di tahapan kampenya dan thapan pungut hitung,” ucap Amrunur.

Pada tahapan kampanye lanjut Amrunur, kita juga tahu didalam kampanye itu banyak sekali potensinya, soal dugaan politik uang, soal netralitas ASN, TNI dan Polri ada dalam tahapan kampanye.

Sedangkan tahapan pungut hitung, kita masih ingat betul pada pemilu kemarin kita punya 50 TPS yang PSU yang rata-rata itu terkait kesalahan prosedur, pemilih yang seharusnya tidak boleh pilih tapi diberikan ruang untuk memilih di TPS dan akhirnya PSU.

“Nah ini yang kita angkat menjadi salah satu isu kerawanan pada saat pungut hitung, pada tahapan ini kita mendorong teman-teman penyelenggara harus mengikuti Bimtek dengan bagus, betul-betul dipahami sehingga dapat diterapkan dengan efektif,” serunya.

Dalam kesempatan yang sama ketika ditemui media ini, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kupang, Adam Horison Bao mengapresiasi terselenggaranya
acara launching pemetaan kerawanan Pilkada 2024 dan siap menindak lanjuti.

“Kegiatan yang serupa ditingkat Kabupaten Kupang rencananya dilaksanakan dalam waktu dekat ini dengan konsep yang sama dengan melibatkan semua pihak, Stakeholder terkait di Bawaslu Kabupaten Kupang untuk sama-sama memitigasi potensi pelanggaran pada Pilkada tahun ini dengan prespektif masing-masing,” pungkas Horison Bao.

Launching Pemetaan Kerawanan tersebut dihadiri juga perwakilan Pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Perwakilan Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota, Akademisi, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa serta stakeholder terkait lainnya.*** (Mario Langun)