Lasiana Harus Dikelola Pemkot: Randy Daud Dorong Digitalisasi PAD dan Optimalisasi Wisata Kota Kupang

NTT, Liputan68.com – Anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi Golkar, Randy Daud, menegaskan pentingnya langkah serius Pemerintah Kota Kupang dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pariwisata.

Menurutnya, Pantai Lasiana sebagai ikon wisata ibu kota provinsi NTT, seharusnya dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Kupang agar memberikan dampak nyata bagi peningkatan pendapatan daerah.

“Lasiana itu ikon wisata Kota Kupang. Sayang kalau tidak dikelola Pemkot. Setidaknya, retribusi dari aktivitas wisata di sana bisa ditarik oleh pemerintah kota agar kita tahu besarnya potensi yang bisa digarap,” ujarnya di Gedung DPRD Kota Kupang (8/10/2025).

Randy menilai, selama ini pariwisata di Kota Kupang masih terbatas pada pengelolaan kawasan di Taman Nostalgia dan wisata kuliner, sementara banyak destinasi lain yang belum tergarap optimal.

Ia mendorong adanya kolaborasi lintas sektor agar potensi wisata kota bisa berkembang dan menjadi sumber PAD yang berkelanjutan.

Tak hanya soal pariwisata, politisi muda Golkar itu juga menyoroti pentingnya digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah.

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kebocoran pendapatan serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

“Saya sering dorong agar sistem pajak dan retribusi menggunakan digitalisasi, supaya terhindar dari manipulasi data. Informasi yang saya dapat, kebocoran terbesar justru di retribusi pemotongan hewan di bawah Dinas Pertanian dan Peternakan. Jadi sistem digital sangat penting agar semuanya tertib dan transparan,” tegasnya.

Randy juga menyinggung sektor lain seperti pengelolaan PDAM Kota Kupang, yang menurutnya sangat strategis untuk mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam meningkatkan pelayanan publik.

Ia berharap Direktur baru PDAM mampu membawa perubahan nyata di lapangan.

“Kalau pelayanan air bisa diperbaiki, itu berarti visi misi kepala daerah juga akan tercapai. Jabatan direktur ini strategis, karena tanpa perbaikan di situ, program besar kota sulit diwujudkan,” tandasnya.

Menutup pernyataannya, Randi berharap agar berbagai upaya optimalisasi PAD, baik lewat sektor pariwisata, digitalisasi retribusi, maupun pembenahan BUMD, dapat membuat realisasi PAD Kota Kupang mendekati target 90 persen pada akhir tahun 2025.***