Ketua DPRD Ngada Romi Juji Tegaskan Evaluasi Total SPPG Usai Insiden MBG

NTT, Liputan68.com– Insiden yang menimpa penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Inerie pada Selasa, 3 Maret 2026, menyisakan duka dan kecemasan mendalam.

Mayoritas korban adalah anak-anak balita, disusul sejumlah siswa SD, satu anak SMP, bahkan seorang ibu hamil.

Ketua DPRD Ngada, Romi Juji, menyampaikan empati mendalam atas kejadian tersebut.

“Kami turut berempati sedalam-dalamnya atas peristiwa ini. Semoga seluruh korban, terutama anak-anak dan ibu hamil, mendapatkan perawatan maksimal dan segera pulih untuk kembali beraktivitas,” ujarnya (4/3/2026).

Ia menegaskan bahwa DPRD Ngada memberikan atensi serius dan meminta operasional SPPG dimintai pertanggungjawaban serta dievaluasi secara menyeluruh.

Kronologi Kejadian dan Penanganan

Pada Selasa, 3 Maret 2026 peristiwa bermula ketika sejumlah penerima MBG mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari SPPG Kecamatan Inerie. Aparat TNI-Polri bersama Pemerintah Kecamatan Inerie segera melakukan pemantauan.

Penanganan medis dilakukan oleh tenaga kesehatan Puskesmas Inerie dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada. Para korban ditangani di beberapa fasilitas kesehatan:
Puskesmas Inerie, Puskesmas Watumanu, Puskesmas Aimere dan RSUD Bajawa.

Langkah cepat lintas sektor dilakukan untuk memastikan kondisi korban tertangani dengan baik.

Pada Rabu, 4 Maret 2026 pemantauan oleh Ketua DPRD Ngada berlanjut. Korban yang dirawat inap di Puskesmas Aimere dipastikan mendapatkan pengawasan intensif. Sejumlah balita yang telah membaik juga dikunjungi di beberapa lokasi.

Menjelang magrib, dilakukan pemantauan terhadap operasional SPPG Kecamatan Inerie yang berlokasi di Desa Waebela.

Audiensi digelar bersama perwakilan Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Inerie, serta Kepala BPOM Loka Ende. Dalam pertemuan tersebut, BPOM memberikan arahan teknis terkait standar pengolahan pangan yang wajib dipatuhi oleh seluruh perangkat SPPG.

BPOM menegaskan bahwa standar keamanan pangan harus menjadi acuan utama dalam setiap proses produksi. Saat ini, sampel makanan tengah diperiksa oleh BPOM Ende untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut.

Evaluasi Menyeluruh Jadi Fokus

Ketua DPRD Ngada menekankan bahwa program MBG yang dirancang untuk mendukung generasi sehat dan cerdas harus dijalankan dengan standar ketat dan pengawasan maksimal.

“Evaluasi menyeluruh wajib dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas Romi Juji.***