Liputan BERITA

Perpanjangan MoU BPJS Kesehatan, Pemkab Pacitan Perkuat Validasi Data Peserta hingga Tingkat Desa

Ditulis oleh Yuniardi Yuniardi pada 17 November 2026 • ⏱️ 2 Menit Baca

Pacitan,Liputan68-Pemerintah Kabupaten Pacitan terus memperkuat komitmen dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat melalui rencana perpanjangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPJS Kesehatan.

Dalam perpanjangan kerja sama tersebut, sejumlah materi tambahan turut menjadi perhatian. Tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan kepesertaan dan penambahan jumlah peserta BPJS Kesehatan, tetapi juga penguatan mekanisme validasi data agar kepesertaan benar-benar tepat sasaran.

Salah satu poin penting yang diusulkan adalah penunjukan petugas validasi data peserta di masing-masing desa. Petugas tersebut nantinya dapat berasal dari Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasi Kesos) atau kader Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang diharapkan mampu membantu memastikan keakuratan data kepesertaan di tingkat paling bawah.

Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Pacitan, Hesti Suteki, mengatakan, bahwa penguatan validasi data menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kerja sama tersebut.

Menurutnya, keberadaan petugas di setiap desa akan memudahkan proses pendataan, pemutakhiran, sekaligus pengecekan kondisi kepesertaan masyarakat secara lebih dekat dan berkelanjutan.

“Melalui penunjukan petugas validasi data di masing-masing desa, diharapkan proses pengecekan dan pemutakhiran data peserta BPJS Kesehatan bisa berjalan lebih optimal. Petugas ini nantinya dapat berasal dari Kasi Kesos atau kader Perlinsos,” ungkap Hesti, Selasa (17/11).

Selain itu, penambahan peserta BPJS Kesehatan juga menjadi salah satu materi yang akan diperkuat dalam perpanjangan MoU. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan perlindungan kesehatan sehingga semakin banyak masyarakat Pacitan yang memperoleh jaminan layanan kesehatan.

Untuk mendukung upaya tersebut, diperlukan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). “Ketiga instansi ini, memiliki peran strategis dalam menyelaraskan data kesehatan, kondisi sosial masyarakat, serta administrasi kependudukan,” jelas pejabat alumni Sekolah Tinggi Kepamongprajaan pada awak media.

Kolaborasi tersebut menjadi kunci agar proses validasi kepesertaan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dalam satu mekanisme pendataan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan sejumlah penguatan tersebut, perpanjangan MoU BPJS Kesehatan diharapkan tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan, tetapi juga momentum untuk membangun tata kelola kepesertaan yang semakin tertib, akurat, dan tepat sasaran.

Pembenahan data, menurut Hesti, bukan hanya persoalan administrasi, melainkan bagian dari upaya memastikan hak masyarakat atas jaminan kesehatan dapat terpenuhi secara lebih merata. Sebab, di balik setiap data kepesertaan yang valid, terdapat kepastian perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.(Red/yun).

Ditulis oleh Yuniardi Yuniardi

Jurnalis dan penulis berita di Liputan68.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Home Trending

Kategori Berita

Pencarian