Beredar SMS Gateway, Menkeu RI Anulir Kebijakan Efisiensi Anggaran? Berikut Penjelasan Kepala BKD Pacitan, Daryono

Pacitan,liputan 68.com-Paska terjadinya aksi unjuk rasa besar-besaran dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI), terkait penolakan Inpres 1/2025 tentang efisiensi pelaksanaan APBN dan APBD, belakangan banyak tersebar SMS berjejaring atau SMS Gateway.

Salah satunya, pengirim pesan singkat tersebut mengatasnamakan Menkeu RI.

Beberapa pesan singkat, yang terkirim pada Jum’at (21/2/2025) pukul 09.12 WIB, diantaranya berbunyi:

“Terkait efisiensi anggaran, semua tetap sama, tidak ada perubahan atau penyesuaian.

Artinya, alokasi anggaran dan pengeluaran tetap sesuai dengan rencana semula, tanpa ada penghematan atau perubahan prioritas.

NEGARA HADIR UNTUK RAKYAT!!! ”

Tak hanya itu , sebelumnya juga ada pesan singkat dengan pengirim yang sama pada Kamis 20 Februari 2025 pukul 09.11 WIB.

Namun isi pesan berkaitan dengan nasib tenaga honorer. Pesan tersebut berbunyi:

“Terkait efisiensi anggaran, Negara hadir untuk rakyat SEMUA TETAP TIDAK ADA PEMOTONGAN (Honorer) & untuk beasiswa Luar Negeri serta Dalam Negeri masih seperti biasa TIDAK ADA PENCABUTAN.”

Berkaitan dengan beredarnya SMS Gateway tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pacitan, Daryono menegaskan, kalau informasi tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Terkait tata kelola keuangan, Pemkab Pacitan masih memedonmani amanat Inpres 1/2025 serta Keputusan Menteri Keuangan No 29/2025. “Pesan singkat tersebut tidak bisa dijadikan acuan,” kata Daryono saat dikonfirmasi, Jum’at (21/2/2025).

Terkecuali, sambung Daryono, jika pesan berjejaring tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, dengan turunnya peraturan sebagai payung hukum.

“Kalau tidak ada landasan hukumnya, ya tidak bisa dijadikan acuan dalam tata kelola keuangan di daerah,”tegasnya.(Red/yun).