Agustinus Nahak Soroti Lemahnya Pengawasan Dana BOS dan Komite: “Selama Ini Suka-Suka Hati, Pungut Baru Ribut”
NTT, Liputan68.com- Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Agustinus Nahak, melontarkan kritik tajam terhadap lemahnya pengawasan dana BOS dan dana komite di sekolah-sekolah tingkat SMA/SMK yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dia menilai, selama ini pengelolaan keuangan di sekolah berjalan tanpa kontrol yang memadai.
“Masih banyak sekolah dipimpin oleh Plt kepala sekolah. Dana komite dan dana BOS pun tidak transparan. Makanya benar kalau Gubernur terbitkan Pergub soal itu, supaya transparansinya meningkat,” ujar Agustinus yang juga anggota DPRD NTT dari Dapil NTT VII (Belu, TTU, dan Malaka).
Menurutnya, posisi Dinas Pendidikan yang hanya berada di level provinsi membuat pengawasan menjadi lemah dan tidak efektif.
“Dinas ini cuma di provinsi, pengawasannya lemah. Jadi mereka di sekolah suka-suka hati, pungut dulu baru ribut. Syukurlah sekarang sudah ada 7 Cabang Dinas yang dibentuk oleh Gubernur,” katanya, (31/7/2025).
Agustinus menilai kehadiran Cabang Dinas sangat strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan langsung di daerah, terutama dalam mengontrol pemanfaatan dana BOS dan dana komite agar tidak disalahgunakan.
Berikut sebaran 7 Cabang Dinas Pendidikan Provinsi NTT yang dimaksud: wilayah 1 (Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua), wilayah 2 (TTS, TTU, Belu, Malaka), wilayah 3 (Flores Timur, Lembata), wilayah 4 (Sikka, Ende, Nagekeo), wilayah 5 (Ngada, Manggarai, Manggarai Timur), wilayah 6 (Manggarai Barat) dan wilayah 7 (Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya).
Dengan struktur baru ini, Agustinus berharap tata kelola dana pendidikan menjadi lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
“Kita harus awasi betul. Jangan ada lagi pungutan liar. Cabang dinas ini harus jadi alat kontrol supaya tidak ada lagi yang semena-mena,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Komisi V DPRD NTT akan terus mengawal implementasi Pergub dan peran Cabang Dinas agar betul-betul berdampak positif bagi mutu pendidikan di NTT.***

Tinggalkan Balasan