NTT, Liputan68.com- Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Agustinus Nahak, melontarkan kritik tajam terhadap lemahnya pengawasan dana BOS dan dana komite di sekolah-sekolah tingkat SMA/SMK yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dia menilai, selama ini pengelolaan keuangan di sekolah berjalan tanpa kontrol yang memadai.
“Masih banyak sekolah dipimpin oleh Plt kepala sekolah. Dana komite dan dana BOS pun tidak transparan. Makanya benar kalau Gubernur terbitkan Pergub soal itu, supaya transparansinya meningkat,” ujar Agustinus yang juga anggota DPRD NTT dari Dapil NTT VII (Belu, TTU, dan Malaka).
Menurutnya, posisi Dinas Pendidikan yang hanya berada di level provinsi membuat pengawasan menjadi lemah dan tidak efektif.
“Dinas ini cuma di provinsi, pengawasannya lemah. Jadi mereka di sekolah suka-suka hati, pungut dulu baru ribut. Syukurlah sekarang sudah ada 7 Cabang Dinas yang dibentuk oleh Gubernur,” katanya, (31/7/2025).