Serapan Anggaran Pemkab Pacitan Baru 69,29 Persen. Kepala BKD Deni, Dorong OPD Percepat Realisasi Jelang Akhir Tahun

Pacitan,Liputan68-Realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Pacitan hingga 10 November 2026 tercatat mencapai Rp1,135 triliun atau 69,29 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp1,638 triliun.

Capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang cukup besar bagi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengakselerasi pelaksanaan program dan kegiatan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Pemkab Pacitan, dari total anggaran sebesar Rp1.638.244.271.974,07, realisasi belanja yang telah terserap mencapai Rp1.135.190.955.180,47. Dengan demikian, masih terdapat anggaran sekitar Rp503,05 miliar yang belum terealisasi.

Di tengah capaian tersebut, sejumlah OPD menunjukkan kinerja penyerapan anggaran cukup menggembirakan. Kecamatan Donorojo menjadi perangkat daerah dengan persentase realisasi tertinggi, yakni 85,89 persen.

Posisi berikutnya ditempati Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan 85,80 persen, Kecamatan Nawangan 84,30 persen, Kecamatan Tegalombo 83,29 persen, serta Kecamatan Punung sebesar 82,08 persen.

Sementara itu, sejumlah OPD masih mencatatkan realisasi yang relatif rendah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berada pada posisi terbawah dengan serapan 37,65 persen. Disusul Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar 43,93 persen.

Berikutnya Inspektorat Daerah dengan 53,76 persen, Badan Keuangan Daerah sebesar 57,44 persen, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang mencatatkan realisasi 61,75 persen.

Kondisi tersebut menjadi perhatian tersendiri mengingat waktu pelaksanaan anggaran 2026 semakin terbatas. Perangkat daerah dituntut tidak hanya mengejar angka realisasi, tetapi juga memastikan seluruh program berjalan sesuai perencanaan, ketentuan administrasi, serta target yang telah ditetapkan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pacitan, Deni Cahyantoro, mendorong seluruh OPD untuk meningkatkan intensitas pelaksanaan kegiatan dan mempercepat proses administrasi pencairan anggaran, terutama terhadap pekerjaan yang telah berjalan maupun yang mendekati penyelesaian.

“Kami mengimbau seluruh OPD agar mencermati kembali kegiatan yang belum terealisasi dan segera mengambil langkah percepatan. Waktu yang tersisa menjelang akhir tahun anggaran harus dimanfaatkan secara optimal. Jangan sampai kegiatan yang sudah direncanakan justru terkendala persoalan teknis maupun administrasi sehingga realisasinya tidak maksimal,” ujar Deni, Selasa (10/11).

Menurutnya, percepatan realisasi anggaran perlu menjadi perhatian bersama seluruh kepala perangkat daerah. Koordinasi antarpelaksana kegiatan, pejabat pengadaan, pengelola keuangan, hingga penyedia barang dan jasa perlu diperkuat agar setiap tahapan pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.

Di sisi lain, percepatan belanja juga harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, dan akuntabilitas. Tingginya angka serapan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, melainkan harus sejalan dengan kualitas hasil pekerjaan serta manfaat yang dirasakan masyarakat.

Menjelang penghujung tahun anggaran, momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh OPD di lingkungan Pemkab Pacitan untuk bekerja lebih responsif dan memastikan program pembangunan yang telah direncanakan benar-benar terlaksana.

“Anggaran daerah bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat atas pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan infrastruktur yang merata, serta peningkatan kesejahteraan yang harus diwujudkan melalui pelaksanaan program secara tepat waktu dan tepat sasaran,” pungkas Deni. (Red/yun).

Berikut disampaikan Rekap OPD berdasarkan persentase realisasi.

A. Lima OPD dengan serapan tertinggi:

Kecamatan Donorojo 85,89%

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 85,80%

Kecamatan Nawangan 84,30%

Kecamatan Tegalombo 83,29%

Kecamatan Punung 82,08%

B. Lima OPD dengan serapan terendah:

Dinas PUPR 37,65%

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 43,93%

Inspektorat Daerah 53,76%

Badan Keuangan Daerah 57,44%

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 61,75%