oleh

LSM KAMPUD ; KPK – Kajati Lampung Usut Dugaan Korupsi Deposito APBD Lamsel Tahun 2018-2019 Sebesar 250 M

liputan68.com, Lampung–Polemik Penempatan dana APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 sampai 2019 sebesar Rp. 250 Miliyar di BPD Bank Lampung menjadi sorotan dan memunculkan banyak pertanyaan publik, kali ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) Lampung memberikan sikap tegas atas penempatan dana deposito APBD yang dilakukan pada Tahun berjalan program infrastruktur oleh Pemerintah Daerah Lampung Selatan. Rabu malam, (27/11/2019)

Foto doc. LSM KAMPUD saat gelar unjuk rasa.

Pengurus LSM KAMPUD untuk Korwil Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan Fitri Andi menyampaikan, bahwa dana yang boleh didepositokan adalah dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD.

“Ini dilakukan dalam melaksanakan strategi managemen kas dengan memanfaatkan kelebihan saldo kas minimal tanpa mengganggu likuiditas kas daerah, namun menghasilkan bunga yang menguntungkan, perhitungan siklus satu mata anggaran deposito pada dana Silpa APBD dilakukan diantara bulan Desember sampai bulan Maret, dana Silpa tersebut boleh dalam rekening giro dialihkan ke dalam bentuk deposito On call (DOC) bulanan dan dapat diperpanjang secara otomatis langkah ini sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 Pasal 131 ayat 1.tentang pengelolaan keuangan Negara/Daerah”. Tegasnya.

Walaupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan memiliki Hak dan Kewenangan menginvestasikan dana APBD dalam bentuk deposito, namun penatausahaan dan pengelolaan tetap berlandaskan prinsip pengelolaan keuangan daerah,

Liputan JUGA  Viral Layanan Rapid Antigen Bekas di Bandara Kualanamu, Ini Kata Ketua Komisi E DPRD Sumut

“penempatan deposito akan melanggar manakala dalam satu sisi kegiatan-kegiatan APBD yang telah ditetapkan dalam Perda tentang APBD tidak dilaksanakan sehingga pelayanan publik terganggu sebab itulah deposito dilakukan terhadap dana sisa lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Bukan pada APBD yang akan atau sedang berjalan untuk melaksanakan program pembangunan”, rujukan berdasarkan pasal 7 ayat 2, pasal 125 ayat 1, pasal 126 ayat 1 dan 2, Permendagri No. 13 Tahun 2006″, tandasnya.

Foto. Doc, Fitri Andi Koordinator Wilayah Lampung timur dan Lampung Selatan LSM KAMPUD Lampung.

Masih lanjut Fitri Andi, sosok aktivis muda yang bersahabat dan progresif menambahkan, “LSM KAMPUD akan segera melayangkan surat laporan ke KPK RI dan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk mengusut tuntas polemik deposito APBD Lamsel, agar jelas dan terang benderang jika ada indikasi korupsinya akan segera terbongkar”. desaknya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.