MEDAN – LIPUTAN68.COM – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD provinsi Sumatera Utara Mangapul Purba minta Gubernur Sumatera Utara agar melakukan evaluasi terhadap Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (TGPP) Covid-19 secara menyeluruh karena masih banyak ditemukan penyimpangan dilapangan, terutama terkait pemberian dan penyaluran bantuan covid-19
“Masih tetap ditemukan penyimpangan dilapangan dalam Penyaluran paket bantuan ke masyarakat, sepertinya kritik dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dipedulikan oleh team penyalur bahkan terkesan diabaikan” Ujar Mangapul
Fraksi PDI Perjuangan sudah menelusuri model penyediaan dan methode pendistribusian di lapangan dan sangat terlihat tata kelola atau manajemen penyaluran dilapangan amburadul dan terbukti maraknya temuan penyimpangan baik oleh masyarakat maupun wakil rakyat,
“Kita masih beritikad baik agar Pemprovsu segera melakukan perbaikan dan perubahan tata kelola pemberian bantuan, dan kedepannya jika tidak dilakukan perbaikan maka kita akan sampaikan kepada rakyat dan laporkan kepada aparat penegak hukum agar menangani kompleksitas persoalan pengadaan Bantuan paket sembako serta kita akan mendorong investigasi total terhadap siapa yang mengelola anggaran, pihak penyedia barang dan jasa serta pihak, oknum, lembaga lain yang terlibat di dalam permaslahan itu” imbuh mangapul
Terkait dengan maraknnya dugaan manupilasi dalam paket bantuan maka menurut Mangapul Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan agar Bantuan yang akan disalurkan kedepannya tetap di lanjutkan pemberiannya akan tetapi sitemnya dirubah menjadi Bantuan Langsung Tunai dan di tranfer ke penerima bantuan dengan nilai nominal yang di publikasikan ke publik sehingga tidak terjadi sunat sana-sini.
