Tanggapan Emrus Sihombing: “…Lagi, Kepala Daerah Meninggal Akibat Covid-19, Bagaimana Komunikasi Kepemimpinan Publik Ditengah Pandemi ?”

Minggu, 16 Agustus 2020

Jakarta – LIPUTAN68.COM – Melalui Siaran Radio Elshinta diskusi interaktif secara live yang berlangsung di kantor Radio Elshinta, Jakarta, pada hari Minggu 16 Agustus 2020, malam.

Acara tersebut menghadirkan narasumber pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr. Emrus Sihombing dengan mengusung tema “Lagi, Kepala Daerah meninggal akibat Covid-19, bagaimana komunikasi dan kepemimpinan publik di tengah pandemi?”.

Dengan bertambahnya sejumlah kepala daerah yang terkonfirmasi positif COVID-19, bahkan berita duka baru tersiar dari Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Way Kanan yakni wafatnya Wakil Bupati Way Kanan Edward Antony yang sepekan sebelumnya Terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan dari hasil tes Swab.

Menanggapi hal tersebut Dr. Emrus Sihombing yang merupakan ahli komunikolog mengungkapkan dengan meningkatnya jumlah penderita Covid-19 ditinjau dari aspek komunikasi publik perlu adanya evaluasi mendalam agar penanganan wabah Covid-19 dapat disikapi secara efektif oleh Pemerintah dan masyarakat.

“Komunikasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah dirasa belum maksimal dan belum memiliki efektifitas, karena kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat terhadap ketaatan protokol kesehatan belum memadai.

justru korban terkonfirmasi positif COVID-19 terus meningkat bahkan seorang kepala daerah ada yang wafat akibat Covid-19. Komunikasi publik harus dilakukan secara efektif oleh Pemerintah.

Sedangkan terkait kepemimpinan, seorang pemimpin tentunya harus bisa menjadi rolmodel untuk masyarakat, seperti pemimpin dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Camat, Kepala Daerah hingga Presiden, mereka sebagai pemimpin bukan hanya mematuhi protokol Kesehatan, namun mereka juga harus bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat.

Pada level kepemimpinan nasional, Presiden telah memberikan contoh, program yang baik dan kebijakan strategis bahkan beliau meminta kepada jajaran menterinya untuk melakukan tindakan extraordinary.

Namun apa yang terjadi justru serapan anggaran masih minim, dengan kondisi daya tampung rumah sakit yang masih terbatas kenapa tidak serapan anggaran diperuntukan membangun rumah sakit darurat, artinya pengaruh kepemimpinan tersebut belum juga maksimal”, ungkap Dr. Emrus.

“Sementara untuk level paling bawah yaitu kepemimpinan ditingkat RT, apakah mereka sudah melakukan komunikasi dengan membangun ruang diskusi bersama warga tentang penanganan COVID-19.

jika ruang komunikasi hanya menggunakan media massa, media sosial maka pada level kesadaran kurang efektif, kemudian mengenai tingkat kesadaran perlu dilakukan sebuah survei.

terkait sikap masyarakat, perilaku masyarakat, termasuk didalamnya disiplin masyarakat, berdasarkan data hasil survei tersebutlah, kita akan mampu membuat sebuah rancangan komunikasi strategi yang akan dilakukan.

Kemudian sebagai masukan untuk partai politik yang ada di Indonesia diharapkan turut hadir ditengah-tengah persoalan Indonesia, dengan mendukung kegiatan survei tentang perilaku dan sikap masyarakat dalam menghadapai dan penanganan COVID-19”, kata Dr. Emrus.

Sementara sejumlah audiens dalam diskusi tersebut menyampaikan beberapa pertanyaan diantaranya Sigit Pamungkas dari Semarang, berharap agar di Indonesia ada lembaga kesehatan independen (pengawas kesehatan).

selain itu Agus dari Jakarta Selatan menyinggung terkait ketegasan dari Pemerintah terhadap kinerja perangkatnya dalam mengelola suatu masalah hingga selesai di tengah wabah COVID-19.

Menjawab pertanyaan tersebut Dr. Emrus menyampaikan bahwa perlu adanya kelompok dokter independen seperti IDI yang berfungsi untuk mengawasi etika profesi agar trust masyarakat lebih terbangun untuk dunia medis di Indonesia, ditengah berbagai macam isue beredar yang sering dikaitkan dengan wabah COVID-19.

Sedangkan menjawab pertanyaan dari Agus, Dr. Emrus mengatakan bahwa konsentrasi Negara Indonesia bukan hanya terfokus pada situasi dunia medis saja ditengah menghadapi pandemi COVID-19, namun segi ekonomi, hukum, pendidikan, dan sosial harus tetap berjalan tentunya.

“Pemerintah harus obyektif dalam menilai hasil kerja perangkatnya terkait penanganan COVID-19, hal tersebut sebagai faktor pendukung dalam menyelesaikan problem solving yang ada di masyarakat”, tandasnya.

Sebagai closing statement Dr. Emrus Sihombing menyampaikan juga jika penyebaran Covid-19 bisa terjadi dimana saja dan kapanpun.

maka kesempatan kita untuk berbuat Kemanusiaan dengan menggunakan masker dan APD itu akan membantu menyelamatkan diri sendiri dan orang lain, sebagai promosi kesehatan perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, Dan artikel ini pun sudah terbit di JBM.co.id dengan judul yang berbeda.

Sumber : Dr Emrus Sihomhing

Editor : SF