GMNI Pacitan Tegas Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, Sebut Alarm Bahaya bagi Demokrasi Lokal

Pacitan,Liputan 68.com-Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Pacitan menyatakan sikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Meski masih sebatas diskursus, GMNI menilai wacana tersebut merupakan sinyal serius yang berpotensi menggerus prinsip kedaulatan rakyat dan menjadi kemunduran demokrasi di tingkat lokal.

Sikap resmi ini disampaikan usai GMNI Pacitan menggelar dialog interaktif yang membahas pro dan kontra wacana Pilkada tidak langsung pada Sabtu (10/01).

Dari hasil diskusi tersebut, GMNI menyimpulkan bahwa efisiensi anggaran dan dalih teknokratis tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mereduksi hak politik rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung.

Ketua DPC GMNI Pacitan, Dela Prastisia, menegaskan bahwa Pilkada langsung merupakan perwujudan nyata dari amanat reformasi dan menjadi fondasi utama demokrasi lokal yang harus dijaga.

“Pilkada langsung adalah jantung demokrasi lokal. Ketika hak memilih rakyat dilemahkan dengan dalih efisiensi atau pragmatisme politik, maka yang sedang dipertaruhkan adalah arah demokrasi itu sendiri,” ujar Dela kepada awak media, Kamis (15/01/2026).

GMNI Pacitan berpandangan bahwa persoalan klasik seperti politik uang, biaya politik tinggi, maupun rendahnya kualitas kepemimpinan tidak seharusnya dijawab dengan menarik kembali hak memilih dari tangan rakyat. Sebaliknya, negara dan seluruh pemangku kepentingan wajib memperbaiki sistem demokrasi melalui penegakan hukum yang konsisten, reformasi politik, serta penguatan partisipasi publik.

Dela juga menyampaikan sikap kritis namun proporsional. Ia mengakui bahwa mekanisme Pilkada langsung masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait integritas dan kualitas pemimpin terpilih. Namun, menurutnya, solusi atas problem tersebut bukanlah dengan menjauhkan rakyat dari proses demokrasi.

“Pemimpin yang dipilih langsung saja masih menghadapi persoalan integritas. Tetapi demokrasi tidak boleh diselamatkan dengan cara meminggirkan rakyat. Justru kontrol publik dan kesadaran politik masyarakat harus diperkuat,” tegasnya.

Lebih lanjut, GMNI Pacitan memandang wacana Pilkada melalui DPRD sebagai alarm peringatan dini agar masyarakat sipil tetap waspada terhadap arah kebijakan politik nasional dan lokal.

“Hari ini mungkin baru sebatas wacana, namun kewaspadaan harus dibangun sejak dini. Demokrasi hanya akan tetap hidup jika rakyat dilibatkan secara penuh, bukan dipersempit ruang partisipasinya,” lanjut Dela.

Di akhir pernyataannya, DPC GMNI Pacitan menegaskan komitmennya untuk terus berada di garda terdepan dalam menjaga demokrasi dan mengawal kedaulatan rakyat. GMNI juga mengajak kaum muda dan mahasiswa untuk tidak bersikap apatis serta aktif melakukan kontrol sosial terhadap setiap kebijakan politik.

“Demokrasi bukan hadiah, melainkan hasil dari perjuangan panjang yang wajib terus dijaga,” pungkasnya.(Red/yun)