GMNI Tuding Ketua KPU Pacitan Lakukan Pembohongan Publik Soal Anggaran, Untuk Rencana Launching Tahapan Pilbup 2024 Yang Dikemas Dengan Gelaran Orkes Goyang Ngebor. Ancam Gelar Aksi Jilid Dua

Pacitan,Liputan 68.com- Transparansi anggaran yang akan dipergunakan KPU Pacitan, untuk rencana pelaksanaan launching tahapan Pilbup 2024 dengan kemasan gelaran orkes dangdut, terus menjadi bola api di kalangan organisasi kemahasiswaan di kota setempat.

Sebut saja seperti ormas GMNI, yang mengecam keras terhadap lembaga penyelenggara pemilu tersebut, perihal rencana goyang ngebor, untuk memeriahkan launching tahapan Pilkada yang sedianya akan digelar pada 8 Juni nanti.

Ormas mahasiswa dibawah kendali Muhammad Tonis Dzikrullah itu merasa kecewa dengan Ketua KPU Pacitan lantaran ada satu hal yang terkesan slintutan. Yaitu perihal anggaran.

Saat aksi di depan kantor KPU Kabupaten Pacitan, belum lama ini, Tonis, menanyakan perihal besaran anggaran yang akan digunakan untuk seluruh rangkaian kegiatan launching Pilkada 2024.

“Saat itu ketua KPU terkesan belibet, saat coba terus kami desak akhirnya beliau menjawab bahwa anggaran untuk lauching senilai 175 juta rupiah, hal itu disaksikan banyak pihak, mulai dari teman-teman mahasiswa, pihak media, dan rekan-rekan dari kepolisian,” kata Tonis, melalui jaringan pribadi aplikasi chatting WhatsApp, Ahad (2/6).

Namun demikian, dari sumber lain menyebut bahwa rangkaian launching pilkada tersebut memakan anggaran 300 juta. Hal tersebut seperti disampaikan oleh ketua DPRD Kabupaten Pacitan, yang juga turut menyoroti rencana kegiatan KPU tersebut.

Beragkat dari persoalan diatas, GMNI Pacitan, sambung Tonis, menilai bahwa Ketua KPU Pacitan telah melakukan pembohongan publik. “Menurut kami sangat tidak etis, bagaimana seorang Ketua KPU bisa melakukan pembohongan publik, tentu ini sama saja dengan meludahi lembaga yang ia pimpin sediri,” tegas Tonis.

Lebih lanjut, Tonis menyampaikan akan ada aksi lanjutan sebagai respon terhadap ketua KPU yang dinilai telah melakukan pembohongan publik tersebut. “Kita tunggu dulu, mudah-mudahan segera ada klarifikasi, supaya masyarakat tau,” tukasnya. (Red/yun).