Pacitan,Liputan 68.com- Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD terus menuai pro dan kontra. Di tengah arus kritik yang menguat, Bendahara DPD Partai Gerindra Pacitan, Sediono, justru tampil dengan sikap tegas dan terbuka. Ia menyatakan dukungan nyaris mutlak terhadap pilkada tidak langsung, sembari membeberkan peta kekuatan politik Pacitan yang dinilainya sudah “hampir terkunci”.
Mantan anggota DPRD Pacitan periode 2019–2024 yang akrab disapa Gus Dion itu menilai, pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukanlah bentuk kemunduran demokrasi. Sebaliknya, mekanisme tersebut dinilai lebih selaras dengan nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan permusyawaratan dan keterwakilan rakyat.
“Kalau bicara ideologi negara, pemilihan melalui DPRD justru sangat Pancasilais. Demokrasi kita tidak semata-mata soal coblosan, tapi juga hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan,” ujar Gus Dion, Ahad (18/1/2026).
Selain soal ideologi, Gus Dion menyoroti aspek efisiensi anggaran. Ia menyebut pilkada langsung telah menjadi beban fiskal yang sangat besar bagi negara. Triliunan rupiah anggaran publik, menurutnya, terkuras untuk biaya kontestasi politik, sementara kebutuhan dasar masyarakat masih banyak yang belum terpenuhi.
“Anggaran pilkada itu luar biasa besar. Padahal uang negara seharusnya difokuskan untuk belanja publik, bukan habis di bilik suara,” tegasnya.
Lebih jauh, Gus Dion menggarisbawahi dampak sosial pilkada langsung yang kerap menyisakan luka di tengah masyarakat. Polarisasi dukungan dinilainya menciptakan sekat-sekat sosial yang sulit dipulihkan, bahkan jauh setelah pesta demokrasi usai.
“Pilkada langsung itu meninggalkan dikotomi sosial. Masyarakat terbelah, terpetak-petak karena perbedaan pilihan politik,” jelasnya.
Dalam konteks Pacitan, Gus Dion secara gamblang memaparkan konsekuensi geopolitik jika pilkada benar-benar dikembalikan ke DPRD. Dengan komposisi kursi legislatif saat ini, ia menilai peluang kemenangan kandidat dari Partai Demokrat hampir tak terbantahkan.
