Isu Larangan Pick Up di Kupang, Pemprov NTT: “Bukan Dilarang, Tapi Ditertibkan”

NTT, Liputan68.com- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya angkat bicara terkait polemik kebijakan angkutan pick up yang belakangan ramai diperbincangkan di Kota Kupang.

Melalui konferensi pers di Kantor Gubernur NTT, Senin (14/7), Wakil Gubernur Brigjen Pol (Purn) Johni Asadoma menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi kendaraan pick up masuk ke Kota Kupang.

Namun demikian, Johni menjelaskan bahwa pembatasan jumlah penumpang memang diterapkan untuk menjaga keadilan antarpelaku transportasi dan keselamatan penumpang.

“Kami tidak pernah punya niat menyusahkan rakyat. Justru kami ingin mengatur agar semua pihak bisa mendapatkan manfaat secara adil dan aman,” tegas Johni.

Ia merujuk pada surat edaran Gubernur tertanggal 5 Juni 2025 yang mengatur bahwa kendaraan pick up diperbolehkan masuk ke dalam kota selama mengangkut maksimal lima penumpang.

Jika melebihi itu, kendaraan wajib menurunkan penumpang di Terminal Noelbaki, tempat penumpang bisa melanjutkan perjalanan dengan angkot.

Menurut Johni, pengaturan ini penting agar para sopir angkot juga tetap mendapatkan penumpang, terutama di terminal yang menjadi simpul transportasi utama Kota Kupang.

Lanjutnya, Kalau semua pick up dari kabupaten langsung masuk kota dan mengangkut penumpang penuh, maka sopir angkot akan kehilangan mata pencaharian.

Selain aspek keadilan, Pemprov NTT juga menekankan faktor keselamatan. Johni mencontohkan pengalamannya baru-baru ini melihat satu kendaraan pick up mengangkut 15 orang, sebagian duduk di bagian belakang yang terbuka.

“Itu sangat membahayakan. Keselamatan penumpang tidak boleh diabaikan,” ujar mantan Kapolda NTT tersebut.

Johni menyerukan kerja sama dari semua pihak, khususnya para sopir pick up dan angkot, untuk menciptakan sistem transportasi yang tertib, aman, dan adil.

“Jangan sampai ada yang memprovokasi. Pemerintah hadir untuk menata, bukan menindas,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jika tidak ada penataan, potensi konflik antar sopir bisa meningkat, yang berujung pada bentrokan di lapangan.***