Liputan BERITA

Isu Penghapusan TPP ASN 2027 Kembali Mencuat, Pemkab Pacitan Masih Anggarkan Rp40 Miliar Di RAPBD

Ditulis oleh Yuniardi Yuniardi pada 13 November 2026 • ⏱️ 2 Menit Baca

Pacitan,Liputan68-Isu penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2027 kembali menjadi perbincangan.

Wacana kebijakan dari pemerintah pusat tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan aparatur daerah, terlebih di tengah rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang belum disertai tambahan insentif fiskal bagi pemerintah daerah.

Meski kabar penghapusan TPP mulai mencuat, hingga kini belum ada kepastian mengenai kebijakan tersebut. Pemerintah Kabupaten Pacitan, mengaku belum menerima informasi maupun regulasi resmi dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pacitan, yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Pacitan, Deni Cahyantoro, menegaskan bahwa belum ada aturan resmi yang mengatur penghapusan TPP bagi ASN.

“Belum ada info resmi,” kata Deni singkat melalui pesan WhatsApp, Jumat (13/11).

Di sisi lain, Pemkab Pacitan sebelumnya masih memasukkan alokasi anggaran TPP dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Nilainya bahkan tidak kurang dari Rp40 miliar.

Artinya, di tengah berkembangnya isu penghapusan tunjangan tersebut, pemerintah daerah masih menempatkan TPP sebagai salah satu komponen belanja yang diperhitungkan dalam perencanaan anggaran tahun mendatang.

Namun, kepastian alokasi tersebut masih menunggu tahapan pembahasan anggaran. Sebab, RAPBD 2027 saat ini masih dalam proses revisi dan evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur.

“Belum turun,” ujar Deni saat dikonfirmasi mengenai hasil revisi gubernur atas RAPBD 2027.

Dengan belum adanya regulasi resmi terkait penghapusan TPP maupun hasil evaluasi RAPBD 2027, nasib tunjangan tambahan penghasilan ASN di Pacitan masih belum menemui kepastian.

Di tengah tuntutan penyesuaian belanja daerah dan wacana penataan status kepegawaian PPPK, keberlanjutan TPP menjadi salah satu hal yang dinantikan para ASN. Terlebih, tunjangan tersebut selama ini menjadi bagian dari tambahan penghasilan di luar gaji pokok.

Untuk sementara, anggaran TPP sebesar sedikitnya Rp40 miliar masih tercantum dalam perencanaan RAPBD Pacitan 2027. Namun, apakah alokasi itu nantinya tetap dipertahankan atau harus mengalami penyesuaian, masih menunggu keputusan dan kebijakan pemerintah lebih lanjut.(Red/yun).

Ditulis oleh Yuniardi Yuniardi

Jurnalis dan penulis berita di Liputan68.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Home Trending

Kategori Berita

Pencarian