Liputan BERITA

Delapan Tahun Bukan untuk Berdiam Diri! Camat Landu Leko Tantang BPD Berani Awasi Dana Desa

Ditulis oleh Editor NTT pada 19 November 2026 • ⏱️ 2 Menit Baca

ROTE NDAO, Liputan68.com – Delapan tahun bukan waktu yang singkat untuk menikmati jabatan. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dituntut membuktikan pengabdian, berani menyuarakan aspirasi masyarakat, serta tidak tutup mata terhadap pengelolaan Dana Desa.

Peringatan tegas itu disampaikan Camat Landu Leko, Daniel P. J. Bolla, SP, saat mengukuhkan 25 anggota BPD dari tujuh desa di Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao, Rabu (18/11/2026), bertempat di Naulaor.

Pengukuhan tersebut berdasarkan tujuh Keputusan Bupati Rote Ndao, mulai Nomor 308/KEP/HK/2026 hingga Nomor 314/KEP/HK/2026.

Sebanyak 25 anggota BPD yang dikukuhkan berasal dari Desa Bolatena, Daeurendale, Daiama, Lifuleo, Sotimori, Pukuafu, dan Tenalai. Enam desa mendapat perpanjangan masa jabatan periode 2020–2028, sedangkan Desa Tenalai untuk periode 2024–2032.

Dalam arahannya, Daniel menegaskan bahwa pengukuhan bukan sekadar seremoni pemerintahan. Ada amanah masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Waktu delapan tahun bukanlah waktu yang singkat. Karena itu, manfaatkan kepercayaan ini untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Jangan Hanya Duduk di Kursi, Aspirasi Rakyat Wajib Diperjuangkan!

Daniel mengingatkan, BPD tidak boleh hanya hadir ketika ada kegiatan pemerintahan, menerima tunjangan, lalu menghilang saat masyarakat membutuhkan perjuangan.

Setiap anggota BPD harus memahami tugas pokok dan fungsinya, mulai dari membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, hingga mengawasi kinerja kepala desa.

Ia bahkan meminta anggota BPD berdomisili di desa masing-masing agar selalu dekat dengan masyarakat dan mengetahui langsung persoalan yang terjadi.

Tidak berhenti di situ, setiap anggota BPD diwajibkan memiliki buku catatan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, setiap keluhan dan masukan warga tidak sekadar didengar, tetapi dicatat dan diperjuangkan melalui Musyawarah Dusun maupun Musrenbang Desa.

“Jangan sampai ada anggapan di masyarakat bahwa BPD hanya duduk-duduk dan tidak bekerja. Setiap keluhan atau masukan warga saat turun ke lapangan harus dicatat dan diperjuangkan,” tegas Daniel.

Awasi Dana Desa! Jangan Jadi Tukang Stempel Kepala Desa!

Peringatan paling serius disampaikan Daniel terkait hubungan kerja antara BPD dan kepala desa, terutama dalam pengawasan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurutnya, BPD bukan lembaga yang dibentuk untuk mencari-cari kesalahan kepala desa. Namun, BPD juga tidak boleh menjadi lembaga stempel yang asal menyetujui setiap kebijakan tanpa kajian dan pengawasan.

BPD harus menjadi mitra strategis sekaligus menjalankan fungsi pengawasan secara profesional agar setiap rupiah anggaran desa digunakan sesuai ketentuan, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Daniel juga meminta agar BPD dan kepala desa menghilangkan ego sektoral. Perbedaan pilihan politik saat pemilihan kepala desa tidak boleh terus dibawa hingga menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Ada enam hal yang menjadi penekanan bagi anggota BPD, yakni membangun kemitraan sehat dengan kepala desa, mengawasi keuangan desa, mengawal perencanaan pembangunan, aktif menyerap aspirasi masyarakat, menghindari penyalahgunaan kewenangan, serta menjaga persatuan dan stabilitas desa.

Delapan Tahun, Apa yang Bisa Dibanggakan untuk Masyarakat?

Mengacu pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, masa keanggotaan BPD berlangsung selama delapan tahun terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji.

Daniel mengingatkan, tambahan masa jabatan tersebut harus menjadi kesempatan untuk menghasilkan perubahan nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Kepada para kepala desa, ia juga berpesan agar tidak memandang BPD sebagai penghambat pembangunan. Sebaliknya, BPD harus ditempatkan sebagai mitra sejati dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Pengukuhan tersebut turut dihadiri unsur Pemerintah Kecamatan Landu Leko, para kepala desa dan perangkat desa, tokoh agama, pendamping desa, tokoh masyarakat, serta tokoh pemuda.

Menutup arahannya, Daniel mengajak seluruh elemen pemerintahan desa bekerja dengan hati, menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pesannya jelas: delapan tahun masa jabatan jangan hanya menghasilkan tambahan masa duduk di kursi BPD. Masyarakat harus bisa melihat hasil kerja, merasakan manfaat pengawasan, dan mendengar suara mereka benar-benar diperjuangkan.

Berikut 25 Anggota BPD yang Dikukuhkan:

  1. Desa Bolatena (2020–2028): Obet Io.
  2. Desa Daeurendale (2020–2028): Sehan Stef Sina, Aprianus Lami, Atnasius Nadek, Seni Agustina Leleama.
  3. Desa Daiama (2020–2028): Melky E. Lay, Ariyans Alexander Ferroh, Abner J. Bulan.
  4. Desa Lifuleo (2020–2028): Joses Matasina, Rikharns S. Sodakain, Zakarias Teti, Eriyeson S. Kause.
  5. Desa Sotimori (2020–2028): Goris Hermanus Tokoh, S.ST, Nehemia Frans Rote, Jisrom Jupiter Ballo, Delci Anaci Surah.
  6. Desa Pukuafu (2020–2028): Osias Maki, Joniser Ledoh, Yabes Lay, Junius Dama, Septania Welhemina Matau.
  7. Desa Tenalai (2024–2032): Nikodemus Manafe, November Hetta, Heber Seseli, Sarlota Mada.!***

Ditulis oleh Editor NTT

Jurnalis dan penulis berita di Liputan68.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Home Trending

Kategori Berita

Pencarian