Pesawaran-Lampung, LIPUTAN68.COM| Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendorong Kabupaten Pesawaran dapat mengoptimalkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) untuk mempercepat laju pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021.
Pesan Gubernur tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 di Aula Kantor Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Selasa (17/3/2020).
Fahrizal mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan lima Pokok Arahan Presiden, yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi serta Transformasi Ekonomi.
“Selaras dengan Arahan Presiden tersebut, maka Tema Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2021 Meningkatkan Kualitas SDM dan Pembangunan Infrastruktur Menuju Lampung Berjaya,” katanya.
Fahrizal menilai tema tersebut mengacu dengan enam prioritas pembangunan. Yakni Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan.
Kemudian, Reformasi Birokrasi, Kehidupan Masyarakat yang Religius, Aman dan Berbudaya dan Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mitigasi Bencana.
“Tema dan prioritas tersebut mengacu pada Visi Gubernur Lampung yakni Rakyat Lampung Berjaya,” ujarnya.
Sekdaprov Lampung ini juga mengajak memanfaatkan momentum musrenbang ini untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat dan seluruh stakeholder pembangunan. “Sehingga akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Fahrizal.
Faahrizal menekankan, guna mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya, harus berupaya keras dan berkerja cerdas serta saling bahu membahu untuk membangun sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Pada kesempatan itu, Fahrizal juga mendorong pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah. Kabupaten dan Kota juga diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan serta menetapkan program yang tepat untuk mendongkrak IPM secara signifikan.
“Kemudian perlu komitmen bersama guna menurunkan angka kemiskinan dengan kebijakan program yang terarah dan terukur wujud hasilnya dan memperluas kesempatan kerja sehingga mampu menurunkan angka pengangguran terbuka,” katanya.
