MEDAN – LIPUTAN68.COM – Tujuan Gubsu mewujudkan masyarakat berpenghasilan cukup, ketersediaan bahan pangan, dan terjangkaunya harga barang melalui program peningkatan daya saing masyarakat dengan memprioritaskan kembali ke sektor agraris terancam gagal, sebab Gubsu tidak mampu menghentikan tingginya tingkat konversi lahan sawah dan pemahaman yang rendah tentang pertanian modern.
“Dari data-data yang kami peroleh di tahun 2017, luas lahan sawah di Sumut 427.262 hektar, turun 1,77 % atau 7.704 hektar dibandingkan luas lahan sawah pada tahun 2016. Selanjutnya rata-rata pertahun lahan sawah di Sumut terkonversi seluas 1,67% atau 7.000 hektar menjadi lahan-lahan non pertanian. Hingga kini kami belum melihat usaha yang sungguh-sungguh dilakukan oleh Gubsu dalam menekan laju alih fungsi lahan sawah tersebut,” ungkap Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Sugianto Makmur dalam siaran persnya tentang penilaian dan evaluasi setangah periode Gubsu pada Senin (1/3/2021)
Selanjutnya, Sugianto yang juga Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan DPD PDI Perjuangan SUMUT menyatakan bahwa defisit luas lahan sawah yang konsisten 1,67% pertahun membuktikan bahwa Edy Rahmayadi sebagai Gubsu tidak memiliki kemampuan dan tidak mengerti menjalankan program ketahanan pangan. Oleh karenanya program peningkatan daya saing masyarakat dengan memprioritaskan kembali ke sektor agraris hanya omong kosong belaka. Bahkan pupuk subsidi pun sulit didapatkan petani. Dan kejadian ini berulang dari tahun ke tahun.
“Bila Gubsu serius dengan program ketahanan pangan, selayaknya Edy Rahmayadi telah melakukan langkah-langkah cepat dengan menghentikan segera alih fungsi lahan sawah menjadi tanaman keras dan atau perumahan yang diikuti dengan membuka lahan-lahan baru sebagai pertapakan persawahan sembari secara cepat mengalihfungsikan alat-alat kerja tradisional kepada mekanisasi alat-alat kerja pertanian yang moderen dan pemanfaatan teknologi. Tanpa melakukan langkah-langkah ini, program prioritas Gubsu hanya menjadi wacana belaka,” ujar Sugianto.
Hingga setengah periode kepemimpinan Edy Rahmayadi, tak satupun lahan sawah untuk penguatan ketahanan pangan dibuat di Sumatera Utara. Di saat pemerintah pusat sedang menggalakkan program penguatan pangan dengan memperluas lahan untuk tanaman pangan semisal food estate, Sumatera Utara sama sekali tidak memiliki program ke arah tersebut. Tentu saja ini menunjukkan bahwa Edy Rahmayadi tidak memiliki keberpihakan untuk penguatan ketahanan pangan.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut menilai bahwa dari ribuan kasus sengketa tanah (2833 kasus berdasarkan data Pemprovsu Tahun 2012) tidak satu pun yang mampu diselesaikan oleh Edy Rahmayadi.