JAKARTA.Liputan68.com. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengungkapkan perpecahan partai politik terjadi tidak saat ini saja, melainkan beberapa tahun ke belakang sejak era reformasi 1998 juga pernah terjadi.
“Memang kalau suatu partai itu mengalami masalah, konflik internal, maka ada beberapa (solusi) pilihan berdasarkan pengalaman,” ujarnya saat menjadi salah seorang nara sumber Catatan Demokrasi, TV One, Selasa malam, 16 Maret 2021.
Dikatakan, penyelesaian konflik internal partai berdasarkan pengalaman yang ada, seperti PDI yang pecah hingga melahirkan PDI Perjuangan saat jaman Megawati Soekarnoputri.
Dan Golkar pada saat itu melahirkan PKPI kemudian PKS yang pecah lalu melahirkan Partai Gelora, PAN yang pendirinya Amien Rais mendirikan Partai Umat, PKB dan PPP yang juga pernah pecah.
“Demokrat kita tidak tau, apa yang entah nanti mau dibikin, itu terserahlah. Tapi solusinya (bikin) partai baru atau ke Pengadilan,” ujarnya.
Ia pun tak bisa menutup kemungkinan pemerintah melakukan tindakan atau penegakan hukum sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku terhadap partai politik.
“Pemerintah harus netral, dan menjalankan betul-batul aturan undang-undang yang ada. Dan tentu juga sesuai dengan AD ART partai itu sendiri,” ujar JK.
“Nah terakhir bisa kompromi, berdamai, seperti yang terjadi pada Golkar dulu Agung, Ical dan sekarang ini di PPP Djan Faridz dan Suharso Manoarfa,” tandasnya.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus menjalin hubungan silaturahmi dengan Jusuf Kalla (JK), Minggu, 14 Maret 2021.
Pertemuan itu diawalki dengan ucapan terima kasih AHY atas kesediaan Jusuf Kalla untuk menerima pimpinan Partai Demokrat.