oleh

Larangan Ekspor CPO Pemerintah Hantam Dunia Hingga Pemilik Sawit

MEDAN — LIPUTAN68.COM — Kebijakan melarang ekspor crude palm oil atau CPO oleh pemerintah, dinilai sungguh menghantam dunia sawit dari luar negeri sampai rakyat pemilik sawit.

Ironinya, harga CPO semakin melonjak di luar negeri, sementara dalam negeri Tandan Buah Sawit (TBS) jatuh ke titik nadir, dan sebagian sudah ditolak pabrik sehingga mulai dibiarkan membusuk di atas pohon.

“Sesudah melewati bulan-bulan penuh drama tentang minyak goreng, sepertinya pemerintah belum mengerti akar permasalahan,” Anggota Komisi B DPRD Sumut, Sugianto Makmur melalui pernyataan tertulisnya yang diterima Liputan68.com, Senin (25/4/2022).

Kata dia, wajar ketika harga minyak goreng naik mengingat harga internasional CPO ikut meroket. Apalagi berdasarkan rumus ekonomi: modal plus keuntungan sama dengan harga jual.

Liputan JUGA  Momentum Imlek, Sugianto Makmur Serukan Persatuan dan Saling Dukung Hadapi Kesulitan

Namun supaya tidak timbul gejolak di masyarakat, menurut Sugianto, pemerintah berusaha agar minyak goreng tetap dijual di harga Rp.14.000/liter. Lalu minyak goreng kemasan dibuatkan Harga Eceran Tertinggi (HET)-nya dan selisih harga ditanggung oleh pemerintah dengan dana yang dikumpulkan lewat Bea Keluar dan Pajak Ekspor.

“Dana ini dikumpulkan di lembaga bernama BPDPKS. Di akhir Februari, subsidi tidak lagi ditanggung pemerintah tetapi HET masih diberlakukan. Di sinilah timbul masalah,” ungkapnya.

Lalu harga CPO yang sudah Rp.19.000-20.000/kg pada saat itu, sambung Sugianto Makmur, mengakibatkan harga keekonomian migor mencapai Rp.22.000-24.000/liter. Pabrikan dipaksa menanggung kerugian Rp.8000-10.000/liter.

“Untuk pabrikan sedang dengan kapasitas 3000 ton, maka paling sedikit mereka menanggung kerugian Rp25 miliar sampai Rp30 miliar. Dua bulan kerugian sama dengan nilai pabriknya,” ujarnya.

Liputan JUGA  Soekirman Sangat Kuasai Wilayah dan Kuat Dalam Penataan Pemerintahan

Kemudian pada saat itu diberlakukan bersamaan DPO dan DMO. DPO adalah HET sedangkan DMO adalah keharusan menjual 20% dari kapasitas produksi. Misalnya, pabrikan memproduksi 1000 ton, maka sesudah menjual 200 ton di dalam negeri maka diberikan Persetujuan Ekspor oleh Kementerian Perdagangan sebesar 800 ton.

“Timbul masalah di pabrikan yang tidak melakukan ekspor sama sekali. Pabrikan semacam ini tetap diberlakukan keharusan menjual sesuai HET. Pabrikan semacam ini langsung tutup produksi karena tidak tahan menahan kerugian. Di Sumut saja, di awal Maret sudah 3 pabrikan minyak goreng yang tutup total,” terang politikus PDI Perjuangan ini.

Kemendag lantas merevisi kebijakannya. Di mana hanya migor curah yang dikenakan HET. Sedangkan migor kemasan dilepas sesuai harga keekonomian dan pasar. Eksesnya, migor tidak lagi langka namun harganya mahal.

Liputan JUGA  Jazilul Fawaid : Gerindra - PKB Sepakat Usung Prabowo - Muhaimin Iskandar

“Bagi masyarakat yang perlu minyak goreng curah mendapat harga yang rendah. Mungkin dalam distribusi masih ada di sana-sini yang bermasalah, tinggal kontrol di Satgas Pangan di daerah masing-masing,” katanya.

Hemat dia lagi, keadaaan sudah cukup terkendali bahkan cukup baik saat ini. Keluhan masyarakat pun sudah mulai mereda. Akan tetapi, tiba-tiba, pemerintah mengumumkan bahwa mulai 28 April 2022, tidak boleh lagi ekspor CPO dan produk turunannya.

  Banner Iklan Sariksa

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.