Jelang Pilpres, Tribalisme Atau Politik Kesukuan Tengah Dilancarkan. Ini Pesan Ketua Projo Pacitan

Pacitan- Tribalisme politik atau jamak disebut sebagai politik kesukuan, belakangan disinyalir mulai dilancarkan sekelompok pihak. Hal tersebut berbarengan dengan kemunculan tokoh-tokoh nasional yang hendak berkontestasi di Pilpres 2024.

Tak ayal, bila sistem politik yang dikhawatirkan bisa mengancam kohesi sosial itu mulai dijalankan.

Tribalisme memang lebih mengedepankan kesukuan atau etnis, yang menjadi polarisasi atau “bahan bakar politik”untuk mengacaukan semangat kebhinekaan. Hal ini pernah berlangsung di era pencapresan Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014 dan 2019 dengan mengusung narasi ” Jokowi etnis China “.

Demikian juga di era Pilpres 2024, ketika Anis Baswedan mencuat sebagai bakal calon presiden yang diusung tiga partai politik yaitu Demokrat, PKS dan NasDem dengan gerbong Koalisi Perubahan untuk Persatuan, isu yang mengusung keetnizan banter menyeruak. Kalau Anis di klaim masih ke Arab-Arab’an.

Demikian juga kemunculan Ganjar Pranowo, yang banyak diklaim sebagai “Jawa tulen”.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPC Ormas Projo Pacitan, John Vera Tampubolon mengingatkan kepada seluruh anak bangsa untuk kembali mengingat pesan-pesan Bung Karno, yang kekeh menyuarakan kebhinekaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

” Dulu ada Yong Java, Yong Ambon, tapi mereka tetaplah satu, yaitu bangsa Indonesia. Janganlah kita terpecah hanya karena latar belakang kesukuan. Mari sama-sama kita jaga kohesi (hubungan) sosial dengan sesama anak bangsa,” kata mantan anggota DPRD Pacitan dari PDI-P ini, Senin (22/05).

Sebagai pentolan ormas yang punya kelinieran dengan PDI-P ini, John mengajak agar seluruh anak bangsa menghormati sebuah perbedaan. Sistem demokrasi di negara ini dibangun dengan lebih mengedepankan semangat Pancasila dan UUD 1945. Bukanlah politik yang dilandasi kesukuan atau identitas asal- usul .

“Mari bersatu, siapapun yang akan dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden, tentu mereka orang-orang pilihan dan satu bangsa yaitu bangsa Indonesia,” tegasnya.

Masih menurut John, sebaik apapun sistem yang meletakan partai politik sebagai pilar utama dalam konstitusi, tentu akan menguatkan posisi partai itu sendiri. “Tapi sebaik apapun belum tentu mampu mewadahi semua warga negara. Kita punya satuan-satuan sosial lama yang namanya kekerabatan, persahabatan, pertemanan dan sebagainya.

Itu lebih- lebih sulit sebagai sesuatu kekuatan dibanding partai satuan sosial yang sudah lama, dan satuan itu kuat kesukuan, marga- marga, Kejawen,
Dalianmatolo adat matriakat di Minang dan lain-lain. Realitas sosial, kelompok masyarakat lebih suka wadah yg lebih lentur dan tidak dokmatis,” pungkas John. (Red/yun).