Terkait Proyek Jalan Dadapan-Watukarung, Ketua ProJo Pacitan: Sahabat Ali, Bupati dan Dinas PUPR Itu Kepanjangan Tangan Pemerintah Pusat

Pacitan,Liputan 68.com- Ketua DPC Ormas ProJo Pacitan, John Vera Tampubolon menyampaikan pendapat, berkaitan dengan suara sumbang dibalik kegiatan peningkatan ruas jalan Dadapan-Watukarung.

Sebagai mata dan telinga Presiden Jokowi di daerah, John mengingatkan agar masyarakat tidak tersulut emosi dengan pemberitaan yang tidak dilandasi dengan data atau dokumen yang sah, berkaitan dengan dinamika munculnya kegiatan proyek fisik konstruksi peningkatan ruas jalan Dadapan-Watukarung tersebut.

“Bupati dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, itu kepanjangan tangan dari pemerintahan diatasnya. Termasuk pemerintah pusat. Artinya, apa yang disampaikan ke publik oleh Dinas PUPR, tentu didasarkan pada data dan dokumen yang sah,” kata aktivis ormas yang punya kedekatan dengan Menkominfo, Bud Hari ini, Kamis (5/10).

Demikian juga terkait dengan pernyataan keras dari salah seorang yang mengklaim sebagai sahabat Ali Mufti, mantan anggota DPRD dari Fraksi PDIP ini juga menegaskan, sudah sewajarnya sebagai wakil rakyat yang berangkat dari Dapil IX Jatim, termasuk Kabupaten Pacitan diantaranya, menyampaikan aspirasi untuk pembangunan di Pacitan.

“Kalau dia (Ali Mufti) tidak memperjuangkan daerah yang diwakili, justru salah. Namun tidak semua usulan lantas harus disetujui. Namanya usulan pasti ada dinamikanya. Misalnya pembahasan di Badan Anggaran dan sebagainya,” jelas John.

Demikian pula terkait tudingan politisasi di lokasi proyek peningkatan jalan Dadapan-Watukarung yang ditandai pemasangan spanduk, yang menurut John tak lantas sahabat Ali menyampaikan kritikan kepada pemerintah. “Ya sampaikan kritik kepada si pemasang, bukan kepada pemerintah daerah,” tegasnya.

Justru John khawatir, pernyataan-pernyataan kontroversi tersebut akan sangat merugikan nama besar Ali Mufti sendiri. Apalagi tidak didasarkan pada data yang sah. “Sekali lagi bupati itu kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Jadi sangat tidak mungkin, kalau bupati tidak punya peran dalam pengusulan kegiatan proyek fisik tersebut,” tukas John. (Red/yun).