Banyak Emak-Emak Datangi Dispendukcapil Pacitan, Memohon Perubahan Status Pekerjaan Di KTP dan KK Agar Bisa Terima Bansos. Dinas Sosial Melongo

Pacitan,Liputan 68.com- Di dua hari terakhir ini, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Pacitan, acap kali kedatangan tamu tak diundang.

Mayoritas mereka dari kalangan emak-emak, yang mengajukan permohonan perubahan status pekerjaan, baik di elektronik KTP maupun Kartu Keluarga (KK) miliknya.

Kasak-kusuk terdengar, emak-emak tersebut kebanyakan berasal dari salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan/Kabupaten Pacitan.

Informasi yang sampai ke telinga media, mereka secara bergantian mendatangi organisasi perangkat daerah (OPD) dibawah kendali Tri Mujiharto tersebut, dengan harapan bisa terdaftar sebagai keluarga penerimaan manfaat (KPM) untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial setempat, setelah status pekerjaannya yang tertera di e-KTP maupun KK, yang semula sebagai wiraswasta berubah menjadi ibu rumah tangga.

Sontak saja, fenomena emak-emak datang ke Dispendukcapil guna memohon perubahan status pekerjaan itu membuat Dinas Sosial melongo.

Mereka kebingungan, atas fenomena emak-emak yang begitu antusias merubah status pekerjaan di e-KTP dan KK miliknya, agar bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah disaat bulan puasa seperti ini.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, Sumoro Hadi, saat ditemui di ruang kerjanya mengaku bingung atas informasi yang disampaikan media, berkaitan dengan kehadiran para emak-emak ke Dispendukcapil untuk merubah status pekerjaan, sebagai persyaratan calon penerima bantuan sosial.

“Kok ada-ada saja. Itu dari mana dan siapa yang menginformasikan seperti itu,” kata Sumoro Hadi, Jum’at (22/3).

Menurut mantan Staf Ahli Bupati ini, selain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di OPD yang dikendalikannya juga menyalurkan beberapa program bantuan lainnya.

Seperti misalnya, sambung Sumoro, bantuan kewirausahaan bagi masyarakat miskin usia produktif. Juga ada bantuan untuk pejuang ekonomi nusantara atau disingkat Pena, serta masih banyak program-program sosial lainnya yang sudah berjalan.

Program bantuan tersebut ada yang berwujud sembako, uang tunai dan juga peralatan untuk usaha. “Tetapi saya tegaskan, para KPM sudah terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kemensos.

Terkait adanya emak-emak yang berbondong-bondong datang ke Dispendukcapil untuk merubah status pekerjaan dengan harapan bisa terdaftar sebagai calon KPM, kami tidak memahami dan juga tidak pernah memberi arahan seperti itu,”jlentrehnya.

Sementara itu, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinsos Pacitan, Luki Puspitasari, yang saat itu nampak mendampingi Sumoro Hadi menambahkan, memang pernah ada kejadian, beberapa KPM yang semula sebagai KPM, namun setelah dilakukan cek ulang mereka terpaksa harus tereliminasi dari DTKS penerima bantuan.

Persoalannya, karena status pekerjaan mereka ada yang sebagai karyawan swasta ataupun karyawan BUMN.

Sama seperti bosnya, Luki juga menyampaikan penegasan kalau pihaknya tidak pernah memberi arahan kepada siapapun, termasuk kepada KPM yang tercoret dari DTKS, untuk merubah status pekerjaan pada identitas diri mereka.

“Kami tidak pernah memberi saran seperti itu (merubah status pekerjaan di KTP maupun KK, Red). Mereka (beberapa KPM) tercoret dari DTKS karena saat dilakukan verifikasi ulang ternyata sebagai karyawan swasta atau BUMN.

Lebih konkritnya masyarakat bisa mengunduh aplikasi SIKS-NG milik Kementerian Sosial RI,” terang Luki yang saat itu juga nampak bersama Koordinator Kabupaten Pendamping PKH, Faredi.

Hingga berita ini diturunkan Kepala Dispendukcapil Pacitan, Tri Mujiharto belum bisa dikonfirmasi terkait banyaknya emak-emak di Pacitan yang mengurus perubahan status pekerjaan di KTP maupun KK, agar bisa terdaftar sebagai calon penerima bantuan sosial tersebut. (Red/yun).