Pengamat Politik: Musda Golkar dan Muscab Demokrat Pacitan Diharapkan Berlangsung Usai Kebijakan Mutasi Pejabat. Kenapa?

Pacitan, Liputan 68.com-Pengamat politik dan birokrasi di Pacitan, Eka Putra turut memberikan sumbangsih pendapat, berkaitan dengan dinamika perpolitikan lokal yang berlangsung kekinian.

Menurut pengamat yang tergabung di lembaga Bhineka Riset ini, sebaiknya pelaksanaan musyawarah cabang ataupun musyawarah daerah kabupaten, dua partai besar di Pacitan yaitu Demokrat dan Partai Golkar, dilaksanakan usai kebijakan mutasi pejabat jilid pertama dilakukan oleh Bupati Kanjeng Raden Tumenggung Indrata Nurbayuaji Reksonagoro di periode kedua masa jabatannya.

“Musda kabupaten ataupun musyawarah cabang, Partai Golkar maupun Partai Demokrat, menurut pendapat kami lebih baiknya dilaksanakan usai kebijakan mutasi pejabat dijalankan oleh Bupati Indrata,” ujar Eka saat ditemui awak media, Rabu (28/5/2025).

Dia mengatakan, musda kabupaten ataupun musyawarah cabang, Golkar ataupun Demokrat dilaksanakan usai kebijakan mutasi, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas politik di Pacitan.

Lantas apa hubungannya kebijakan mutasi pejabat dengan pelaksanaan musda ataupun muscab? Eka menjelaskan, kedua pimpinan tertinggi di Demokrat maupun Golkar, saat ini sama-sama menduduki jabatan di eksekutif sebagai bupati dan wakil bupati.

“Publik mungkin juga ingin tau sejauh mana sinergitas yang dibangun kedua pemimpin di eksekutif tersebut dalam menata kabinet pemerintahannya. Salah satunya dengan kebijakan mutasi pejabat.

Bagaimana komposisi penataanya, siapa nama-nama aparatur yang akan kena pergeseran ataupun promosi jabatan. Dari sini bisa kita lihat sejauh mana sinergitas keduanya dalam menjalankan roda pemerintahan,” bebernya.

Di sisi lain, Demokrat juga tak mau turun tahta dalam merebut simpati publik ketika berkotenstasi.

Demokrat akan menunjukan dominansinya di daerah tempat kelahiran pendirinya, yaitu Presiden ke-enam RI, SBY.

Partai yang saat ini masih dikendalikan Bupati Indrata itu tentu akan terus berupaya mempertahankan perolehan kursinya di lembaga parlemen atau bahkan target kenaikan yang signifikan di pemilu mendatang dengan kehadiran kader-kader partai yang lebih mumpuni.

“Demikian juga dengan Partai Golkar dibawah kendali Gagarin, juga akan tetap menjaga eksistensinya di dunia perpolitikan dengan mempertahankan perolehan kursinya.

Apalagi di pemilu 2024 lalu, Golkar kehilangan dua kursi DPRD, dari 9 kursi turun menjadi 7 kursi.

Disinilah bisa dijadikan sebuah parameter untuk melihat bagaimana kedua partai berkuasa di Pacitan tersebut untuk memilih calon pemimpin tertingginya, dengan diawali kebijakan penataan pejabat,” tukas Eka. (Red/yun).