NTT, Liputan68.com– Anggota Komisi II DPRD NTT, Simprosa Gandut, menyoroti keterbatasan sumber daya manusia dalam pelayanan pengukuran kapal nelayan di Nusa Tenggara Timur.
Saat ini, menurutnya, hanya satu orang tenaga pengukur yang bertugas untuk seluruh wilayah provinsi.
Padahal, kebutuhan untuk pengurusan dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) sangat tinggi, terutama bagi nelayan yang memiliki kapal di atas 6 GT.
“Kita ini wilayah kepulauan yang luas, dengan laut yang besar dan jumlah nelayan yang banyak. Tapi ironisnya, hanya satu tenaga pengukur untuk seluruh NTT. Ini jelas tidak ideal,” ujar Simprosa.
Sebagai legislator yang membidangi sektor ekonomi dan pembangunan, Simprosa mendorong agar Pemerintah Provinsi NTT segera berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna menambah tenaga ukur di Sabandar Perikanan.
“Kalau bisa, minimal setiap kawasan konservasi laut memiliki satu tenaga ukur. Dengan begitu, pelayanan lebih cepat, nelayan tidak perlu menunggu lama, dan izin mereka bisa segera diproses,” tegasnya (26/10/2025).
Simprosa menambahkan, keberadaan tenaga pengukur yang memadai akan membantu percepatan penerbitan dokumen penting seperti e-Pas Kecil, SIPI, dan SIUP, yang menjadi dasar legalitas nelayan dalam berlayar dan mendapatkan akses BBM bersubsidi.
“Kita ingin nelayan bekerja dengan nyaman. Mereka sudah menghadapi cuaca dan risiko laut, jangan lagi dipersulit dengan birokrasi yang lambat,” pungkasnya.***
