Walau Disebut Abal-abal KLB Moeldoko, Pengamat: 99 Persen akan Disahkan Kemenkumham

Liputan68.com | Kini publik dibuat penasaran bagaimana masa depan partai berlambang mercy dengan kebanggaan dengan warna biru tersebut, setelah digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

Karena saat ini ada dua pemimpin di Partai Demokrat, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko yang merupakan ketua umum versi KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Selain itu muncul pertanyaan lain, apakah KLB Moeldoko akan mendapat SK Kemenkumham atau tidak.

Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan memberikan legitimasi Moeldoko sebagai pemimpin baru Demokrat, yang di lansir Tribun_Palu 7 Maret 2021.

Sebab, Moeldoko merupakan sosok yang berada dalam lingkaran kekuasaan, mengingat jabatannya saat ini adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

“Saya punya keyakinan 99 persen akan disahkan oleh Kemenkumham. Walaupun KLB-nya inkonstitusional, abal-abal dan odong-odong. Karena mereka satu atap dan satu rumah yaitu sama-sama orang istana. Mereka friend,” kata Ujang saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (7/3/2021).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini berujar, Moeldoko tak akan berani mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari jabatan ketua umum jika tak ada garansi pengesahan dari pemerintah melalui Kemenkumham.

Lantas, Ujang mencontohkan kasus serupa, di mana Kemenkumham memberikan pengesahan usai parpol memilih ketua umum baru melalui jalur semacam KLB.

“Nanti kasusnya akan mirip dengan di Partai Berkarya. KLB odong-odong Muchdi PR disahkan oleh Kemenkumham. Jadi jangan heran, jika KLB odong-odongnya Moeldoko pun akan disahkan. Karena sudah ada contoh nyatanya,” pungkas Ujang.(*)