Politisi PDI Perjuangan Sebut Sidak Menteri ESDM tak Lebih Sekadar Pencitraan

MEDAN — LIPUTAN68.COM — Kunjungan kerja Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Arifin Tasrif ke Sumatera Utara, Sabtu (9/4/2022), disebut tidak lebih dari sekadar pencitraan semata.

Pasalnya, saat sang menteri melakukan inspeksi mendadak perihal harga maupun ketersediaan solar bersubsidi pada sejumlah SPBU di Sumut, dinilai tidak menyasar soal substansi permasalahan.

“Masalah terbesar solar subsidi sebenarnya adalah besarnya subsidi yang ditanggung karena program B30,” ketus Anggota DPRD Sumut, Sugianto Makmur kepada wartawan di Medan, Minggu (10/4/2022).

Menurutnya, biodiesel B30 adalah bahan bakar yang berasal dari campuran minyak sawit 30% dan minyak solar 70%.

Ironinya, Indonesia satu-satunya yang B30. Sedangkan di negara-negara lain seperti Argentina, Brazil, hingga Amerika Serikat masing-masing baru memasuki B10, B12, dan B20.

Sejak 2015 sampai 2021 saja, urai politisi PDI Perjuangan ini, subsidi negara untuk B30 itu sudah menghabiskan Rp110 triliun.

“Itu sebelum CPO naik tinggi. Dengan harga CPO yang sangat tinggi sekarang, diperkirakan subsidi pemerintah atas biosolar mencapai sedikitnya Rp.8000/liternya. Ini sebagian besar diakibatkan pemerintah tetap memaksakan program B30,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa program B30 itu baik ketika keadaan masih normal. Tetapi dalam situasi harga minyak bumi dan CPO yang naik tinggi, maka harus diambil hitungan yang paling meringankan subsidi pemerintah, apakah dengan menghentikan sementara program B30 atau dengan cara lainnya.

“Ketika negara sedang kekurangan uang, adalah langkah yang bijaksana untuk menghemat. Menteri ESDM harus menunjukkan keberpihakan pada rakyat,” tegas anggota Komisi B DPRD Sumut itu. “Menteri tidak boleh memaksakan program B30 hanya supaya pabrik pengolah Biosolar milik para konglomerat tetap berjalan,” sambung dia.

Penggunaan solar subsidi yang dibatasi, hemat dia lagi, akan berakibat langsung pada naiknya biaya logistik. Dan juga sebagian masyarakat pekerja yang memiliki kenderaan bermesin diesel akan kesulitan karena harga Dexlite yang Rp.13.000,- per liter.

“Apalagi disuruh pakai Pertaminadex,” pungkas Sugianto.

Adapun diketahui, menteri ESDM dan rombongan meninjau SPBU Tol 11.209.108 Rest Area 65 A, SPBU Paya Pasir 14.206.198 di Tebing Syahbandar Serdang Bedagai, SPBU Tol 11.209.108 Rest Area 65 B dan SPBU 14.201.127 di Jalan Sisingamangaraja No.29, Medan.

“Penyaluran BBM subsidi ini perlu didukung dengan pengawasan ketat agar tepat sasaran. Pemerintah Provinsi Sumut sendiri sudah keluarkan Surat Edaran Gubernur Sumut Nomor 541/3268 tentang Pengendalian Pendistribusian Jenis BBM Tertentu Jenis Minyak Solar Bersubsidi di Provinsi Sumut,” ujar Wagub Sumut, Musa Rajekshah (Ijeck) yang hadir bersama Kapolda Sumut Irjen R.Z Panca Putra, mendampingi menteri ESDM.

Seluruh Forkopimda, lanjutnya juga terus melakukan komunikasi dan kerjasama.

“Polda Sumut bahkan telah membentuk tim untuk melakukan pengawasan di lapangan, dan akan melakukan tindakan bagi setiap orang yang melakukan penyimpangan,” katanya.

Sedangkan Arifin Tasrif menyampaikan apresiasinya terhadap Pemerintah Provinsi Sumut atas apa yang telah dilakukan sehingga suplai BBM aman dan tidak ada antrean.

“Dari peninjauan ini ya, dengan adanya pengaturan yang dilakukan pemerintah provinsi sampai saya tadi mendarat meninjau lokasi pertama hingga sekarang suplainya itu aman, tak ada antrean dan semua berjalan lancar dan kami melihat stok yang ada di sini dan mencukupi, kalau ada kekurangan maka akan dilakukan langkah pemenuhan. Saya terimakasih atas langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumut,” ujarnya.

Situasinya saat ini, lanjutnya, harga komoditas yang banyak naik menyebabkan beberapa perusahaan berupaya meningkatkan produksinya.

“Nah untuk itu pasti mereka membutuhkan dukungan logistik yang kuat, jadi transportasi bertambah jumlah pemakaian bahan bakarnya juga bertambah. Pemerintah mengalokasikan solar subsidi ini untuk masyarakat yang perlu dibantu bukan industri yang melakukan bisnis komersil,” katanya. (LM-02)