oleh

Berikan Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin, Kemenkumham Ajukan Anggaran kepada Komisi III DPR RI

Jakarta, Liputan68.com | Kementerian Hukum dan HAM mengajukan anggaran sekitar Rp 55 miliar pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2022 untuk program bantuan hukum masyarakat miskin di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (7/6/2021) siang di Gedung DPR RI, Jakarta seperti dirilis oleh Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Kementerian Hukum dan HAM.

“Kementerian Hukum dan HAM ajukan program Bantuan Hukum Litigasi kepada 5.699 orang dengan anggaran sebesar Rp 47.872.000.000 dan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada 758 kelompok masyarakat sebesar Rp 8.493.320.000 di 33 Provinsi,” ujar Eddy.

Liputan JUGA  ”YANDUSAGU” Pelayanan Hukum Terpadu Sabtu Minggu, Inovasi terbaru KaKanwil Kemenkumham DKI Jakarta di Lippo Mall Kemang Jakarta Selatan

Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin tersebut pada pelaksanaannya akan diamanatkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan merekrut Organisasi Bantuan Hukum yang diseleksi terlebih dahulu.

Pengajuan anggaran Kemenkumham untuk masyarakat miskin ini juga mendapatkan dukungan dari anggota Komisi III DPR RI. Benny K. Harman dari Fraksi Demokrat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.