Pelayanan Pemda Masih yang Terbanyak Dilaporkan ke Ombudsman Sumut

MEDAN—LIPUTAN68.COM—Sektor pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah (pemda) ternyata menjadi yang paling banyak dilaporkan masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara.

Demikian diungkapkan Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumut, Abyadi Siregar kepada wartawan, Sabtu (18/12/2021). Menurut Abyadi, hal ini terlihat dari jumlah laporan masyarakat yang masuk ke pihaknya dari tahun ke tahun, pemda selalu berada di peringkat atas.

“Pada 2021 ini misalnya, dari 143 laporan pengaduan masyarakat yang ditangani Ombudsman Sumut, 41,2 persen di antaranya terkait pemda, atau berada di peringkat teratas,” katanya.

Sementara layanan publik kepolisian sebut dia, berada di peringkat dua dengan 16 persen.

“Dan yang paling menonjol adalah terkait dengan maladministrasi penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak kompeten, dan sebagainya,” katanya.

Ihwal ini sebelumnya dipaparkan Abyadi dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI dan Pemprov Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Jumat (17/12/2021).
Turut hadir juga dalam pertemuan
Anggota Ombudsman RI, Dadan S Suharmawijaya.

Namun menurut Abyadi, dari pengawasan yang dilakukan Ombudsman selama ini,
sudah mulai ada perbaikan atau peningkatan kepatuhan pemerintah daerah terhadap pemenuhan standar pelayanan publik.

Ini terlihat dari hasil survey yang dilakukan Ombudsman Sumut sejak periode 2016-2019. Dari 20 pemda yang dinilai, tercatat 8 pemda meraih Predikat Zona Hijau (kepatuhan tinggi).

“Meski sebetulnya, jumlah ini masih sangat jauh dari harapan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Abyadi, jumlah laporan terkait pungutan liar di unit-unit layanan publik, terutama di sektor pendidikan juga semakin berkurang.

“Dalam 3 tahun terakhir, laporan terkait pungli di sektor pendidikan semakin minim,” pungkasnya. (Hasby)

TEKS FOTO
PAPARKAN: Kepala Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar paparkan data laporan masyarakat sepanjang 2021 yang diterima pihaknya dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI dan Pemprov Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Jumat (17/12/2021). ISTIMEWA