oleh

Hendro Susanto Segera Digugat ke Pengadilan Soal Kisruh Seleksi Anggota KPID Sumut

MEDAN — LIPUTAN68.COM — Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto kembali disomasi delapan calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut 2021-2024, agar mengklarifikasi dan menjelaskan mekanisme pengetokan tujuh nama dalam rapat pemilihan yang berlangsung ricuh pada Sabtu, 22 Januari 2022 dini hari lalu.

Menurut kuasa hukum mereka, Ranto Sibarani SH, somasi kedua yang dikirim Kamis (17/3/2022) ini sekaligus menjadi teguran hukum terakhir untuk politisi dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

“Somasi pertama kami kirim 10 Maret 2022 dan tidak ditanggapi. Sebab itu kami ajukan somasi kedua dan yang terakhir. Kami berasumsi somasi pertama bisa saja tidak diketahui. Makanya, somasi kedua ini kami desak saudara Hendro Susanto menanggapinya,” ungkapnya kepada wartawan di Medan, Kamis.

Kata Ranto, somasi kedua ini berlaku sejak dikirimkan per 17 Maret 2022 hingga tujuh hari ke depan, serta ditembuskan ke ketua DPRD Sumut, ketua Badan Kehormatan DPRD Sumut, Kapolda Sumut, KPK RI, dan Ombudsman RI perwakilan Sumut.

Liputan JUGA  Kisruh Seleksi Anggota KPID Sumut Terkuak Lagi, Pengurus Parpol Masuk Sebagai Cadangan Pertama

Jika diabaikan, lanjut dia, langkah hukum berikutnya adalah menggugat legislator dapil Binjai-Langkat itu ke Pengadilan Negeri (PN) Medan atas perbuatan melawan hukum.

“Kalau gugatan, pengadilan tidak bisa menolak perkara. Jadi ada asas peradilan. Beda dengan kalau lapor polisi (makanya langsung gugat ke pengadilan). Kami akan daftarkan gugatan melawan hukum ke PN Medan,” tegasnya.

Sejumlah hal yang harus ditanggapi Hendro Susanto selaku Ketua Komisi A DPRD Sumut adalah terkait surat penolakan dari Fraksi PDI Perjuangan, penetapan 7 nama yang menggunakan sistem skoring, bukan musyawarah mufakat atau voting sebagaimana Tatib DPRD, kericuhan di rapat Komisi A yang videonya sempat viral.

“Dan jelas ada surat penolakan dari Fraksi PDI Perjuangan terhadap nama-nama komisioner yang ditetapkan secara sepihak dan tidak sesuai mekanisme oleh ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumut. Siapa pun sudah bisa melihat bahwa ada masalah dalam seleksi KPID tersebut, dikira masyarakat bodoh, tidak bisa membaca persoalan tersebut,” urai dia.

Liputan JUGA  Kader Partai Demokrat Terkejut Setelah Ilham Arief Sirajuddin Putuskan Pindah ke Partai Golkar

Lalu uji publik yang tidak dilakukan sebelum fit and proper test, serta pertimbangan meloloskan Muhammad Syahrir dan Ramses Simanullang langsung ke DPRD padahal SK perpanjangan (masa kerja) keduanya pernah dipersoalkan Hendro Susanto karena melanggar Peraturan KPI Nomor 1/2014 Pasal 27.

“Substansi somasi ini agar saudara Hendro Susanto menjelaskan dasar hukum penetapan 7 nama yang diketoknya. Ini penting agar semua terang-benderang. KPID adalah lembaga negara dan seluruh akuntabilitasnya harus diketahui publik,” jelasnya.

Ranto juga melihat adanya desakan pihak-pihak tertentu agar ketua DPRD Sumut meneken SK penetapan 7 komisioner karena menganggap proses pemilihannya sesuai koridor. Namun, ia tetap mengingatkan bahwa desakan itu menyesatkan serta menjerumuskan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.