Kontroversi Terminal Belo: Pemilik Tanah Ancam Ambil Alih, DPRD Kota Kupang Kritik Keras Pemerintah

NTT, Liputan68.com– Jemari Yoseph Dogon, anggota DPRD Kota Kupang dari Partai Golkar, melontarkan kritik keras terhadap pemerintah Kota Kupang terkait kondisi Terminal Belo yang dinilai sudah tidak berfungsi dan terancam mubazir.

Menurut Yoseph, kendaraan pick-up dari Baun dan Amarasi tidak lagi singgah di Terminal Belo, melainkan langsung menuju pasar Inpres.

Hal ini membuat para pedagang yang membawa sayur dan barang lainnya enggan turun di terminal tersebut karena harus pindah angkutan, yang dianggap tidak efektif dan merepotkan.

“Dari segi ini mereka memang tidak mau, sehingga mereka langsung turun di pasar Inpres. Kesimpulannya, terminal Belo sepertinya mubazir,” tegas Yoseph ketika ditemui media ini di Ruang Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang, (20/6/2025).

Ia menambahkan, perencanaan pembangunan terminal ini dinilai buruk dan tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara matang.

“Kalau di bisnis, ada studi kelayakan dan survei, tapi ini hanya bangun-bangun tanpa pikir manfaat jangka panjang,” kritik Ketua Kosgoro Kota Kupang itu.

Yang menjadi sorotan utama adalah tindakan pemerintah yang terkesan lamban, terutama Dinas Perhubungan yang belum juga memasang lampu lalu lintas di persimpangan strategis antara Sikumana dan jalur 40, meski sudah berjanji.

Wakil Ketua Komisi IV itu menyebut, persimpangan ini menjadi terminal bayangan titik putar kendaraan, sehingga terminal Belo malah dilewati.

Ancaman serius muncul dari pemilik tanah Terminal Belo yang mengancam akan mengambil kembali lahan tersebut akibat kurangnya perhatian pemerintah.

“Ancaman ini saya dengar langsung saat reses, pemilik tanah mau ambil alih kembali tanah terminal Belo,” ungkap Yoseph.

Yoseph menegaskan, pemerintah dan DPRD harus segera bertindak dengan menegakkan aturan serta mendisiplinkan sopir agar tetap menggunakan Terminal Belo sebagai titik pemberhentian.

Ia juga menyerukan peran aktif Satpol PP dan dinas terkait untuk menjaga ketertiban, termasuk pembangunan pos polisi di lokasi.

“Kinerja pemerintah saat ini lemah. Saya salut dengan zaman bapak SK Lerik, bapak Daniel Adoe, dan bapak Jonas Salean yang menurut saya jauh lebih baik,”

“Ini bukan salah mereka yang membangun, tetapi pemerintah setelah zaman mereka yang tidak tegas dalam tegakan aturan melaksanakan tugas, untuk berani menertibkan hal-hal bersifat langgar aturan, sehingga masyarakat pasti taat terhadap aturan. Intinya kenapa terminal Belo itu terkesan mubazir,”pungkas Yoseph. ***